Jika Kecurangan Pilpres Di Papua Terbukti, MK Harus Tegas

 

siti zuhro 2
Pengamat Politik Dari LIPI, Siti Zuhro

JAKARTA, KTD – Pernyataan para saksi dari Provinsi Papua yang di hadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo-Hatta,  membuat yang hadir di persidangan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung MK menjadi tertawa dan kaget. Dengan logat bahasa dan gaya bicara yang khas menjadikan suasana persidangan menjadi sedikit riuh.

Apalagi ada pernyataan yang menyebutkan bahwa pada tanggal 9 Juli di daerahnya tidak ada pemungutan suara untuk pemilihan presiden, sementara di daerah lain pada tanggal tersebut sedang di adakan pemungutan suara untuk pemilihan presiden.

Pernyataan tersebut membuat berbagai pengamat politik di negeri ini menjadi terheran-heran. Maka muncullah pernyataan yang mensikapi dugaan kecurangan pemungutan suara pemilihan presiden  yang terjadi di Provinsi Papua tersebut.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai indikasi kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Papua merupakan masalah serius. Jika kecurangan tersebut terbukti benar, maka Mahkamah Konstitusi (MK) harus bertindak sesuai perannya demi tegaknya sistem demokrasi di Indonesia.

“Jika ini betul terbukti, ada sejumlah kecurangan di Papua, maka ini menjadi masalah serius dalam demokrasi,” jelas Siti Zuhro, Rabu 13 Agustus 2014.

Menurut dia, jenis dugaan kecurangan di Papua tidak bisa lagi ditoleransi dan harus segera disikapi oleh hakim MK. Salah satu yang ia soroti adalah pernyataan saksi dalam sidang yang menyebut ada intimidasi dari pihak tertentu untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu.

Dalam sistem demokrasi, tegas dia, tidak boleh ada pemaksaan kehendak, baik oleh kekuatan politik ataupun aparat. “Hal ini melanggar HAM dan Demokrasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat Papua tidak boleh lagi dibodohi dan dieksploitasi untuk kepentingan pihak tertentu. Ini menjadi tugas penyelenggara pemilu dan partai politik untuk memperbaiki kualitas demokrasi bagi masyarakat Papua.

“Ini yang menjadi tanggung jawab bagi KPU dan papol,” pungkasnya. (bbs)

 

 

Related posts

Leave a Comment