Pansus Pilpres Harus Dibentuk Sebelum Putusan MK

Paripurna_DPR_2

JAKARTA, KTD – Kalangan anggota legislatif mengusulkan agar segera di bentuk Panitia Khusus (Pansus ) Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2014. Salah satu anggota DPR RI yang mengusulkan pembentukan pansus tersebut adalah Budiayanto, Anggota Komisi I DPR. Bahkan ia  menegaskan, Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Presiden (Pilpres) di DPR harus dibentuk sebelum putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden (PHPU).

“Saya berharap segera terbentuk sebelum putusan MK,” ucap anggota Komisi I DPR RI, Budiayanto, Senin (18/8/2014).

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa  ini sesuai dengan imbauan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR, minggu lalu. Imbauan itu meminta semua pihak untuk mengawasi proses Pilpres dan gugatan yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Budiyanto menambahkan, Pansus ini diperlukan untuk memastikan Pilpres sudah berlangsung dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur serta Rahasia (Jurdil). “Pansus diperlukan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilpres benar-benar optimal,” jelasnya.

Menurut Budiyanto, Pansus Pilpres sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk memaksimalkan peran pengawasan Pilpres sebagai bentuk dari pematangan demokrasi.

“Dalam hal ini, saya menilai sistem demokrasi yang ada pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres adalah lemah. Sistem yang ada sekarang masih menyisakan ruang yang relatif luas pada penyelenggara Pemilu untuk melakukan kecurangan,” kata Budiyanto.

“Ini adalah Pemilu terburuk sejak era reformasi karena banyak hal sehingga hal-hal ini jadi pembelajaran yang baik bagi kita untuk membangun sistem Pemilu yang lebih baik lagi ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, beberapa contoh Pemilu buruk itu antara lain sistem Informasi Teknologinya (IT) mudah diretas, penyelenggaraanya banyak yang melanggar ketentuan dasar dan sebagainya. Dengan Pansus, lanjut dia, semua bisa dibuka.

Dia mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya tidak mengabaikan fenomena ini. “Sebab jika abai, maka SBY mewariskan demokrasi yang lemah. Tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan di DPR,” pungkas Budiyanto. (bbs)

 

Related posts

Leave a Comment