Urusan Partai Golkar Sebaiknya Presiden Jokowi Tidak Ikut Campur

Presiden jokowi

JAKARTA, KTD – Sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang di perlihatkan oleh Menkopolhukam yang dalam pernyataannya memerintahkan Kapolri untuk tidak memberikan ijin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali, mendapatkan tanggapan negatif dari Pengamat internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII), Djawahir Tantowi.

“Pelarangan sesungguhnya tidak tepat, itu adalah hak partai menentukan haluan partai mereka ke depan. Pemerintah jangan ikut campur urusan internal Golkar,” ujarnya, Rabu (26/11/2014).

Lebih lanjut  Djawahir menegaskan, seharusnya pemerintah memberi saran dan mendorong agar Golkar melakukan upaya penyelesaian secara damai.

“Nantinya Golkar apakah memperkuat Jokowi berada di dalam pemerintahan atau oposisi itu adalah proses. Kalau sekarang belum selesai, bagaimana mau kontribusi politik. Dorong Golkar segera menyelesaikan internal partainya,” pungkasnya.

 

Related posts

Leave a Comment