Tinggi, Kasus Pencemaran Lingkungan di Karawang

Lemah Penegakkan Perda K3 di Kawasan Industri

Karawang, KTD - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang didesak menggalakkan kembali peraturan daerah tentang ketertiban, kebersihan, serta keindahan (Perda K3), terutama di wilayah kawasan industri. Pasalnya, fungsi yang dijalankan Satpol PP Kabupaten Karawang melalui penegakan perda, perlu disosialisasikan secara jelas agar perusahaan menjalankan programnya sesuai dengan aturan.

Kasie Trantib Satpol PP Karawang,  Akang Mukhtar,  mengatakan  perda K3 dan peranan Satpol PP sebagai penegak perda tersebut seringkali diabaikan oleh perusahaan. Seperti di Kecamatan Klari,  banyak terjadi dugaan pencemaran lingkungan.

"Kami selalu melakukan pengawasan terhadap perusahaan, seharusnya Pemkab sebelum memberikan izin maka perlu menerapkan Perda K3," ujarnya, Jumat (21/11/14).

Akang menambahkan, dalam melakukan penindakan hukum kepada pelanggar perda terutama perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), regulasi perda serta pelaksanaan sudah jelas dibeberkan dalam perda, akan tetapi pelaksanaan dalam lapangan kurang dirasakan oleh masyarakat.

Banyak perusahaan serta pengembang perumahan seharusnya melakukan proses perizinan terlebih dahulu, sebelum melaksanakan kegiatan. Sementara, dalam pasal 56 menjelaskan tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi.

"Penegakan perda harus digalakan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan, melihat kondisi lapangan banyak perusahaan yang belum menerapkan perda K3," katanya.

Dia melanjutkan, setiap pelanggar dikenakan sanksi administrasi dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000, serta banyak yang belum dijalankan oleh Pemkab Karawang. Perda mengatur aturan limbah B3 atau benda-benda lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Selain itu, kondisi letak perusahaan yang berbatasan langsung dengan penduduk, seharusnya menerapkan Perda K3 sehingga masyarakat tidak terganggu oleh aktivitas perusahaan.

"Kami akan secepatnya memberikan sosialisasi kepada perusahaan, kemaren sudah melakukan pendataan perusahaan maka perda K3 harus secepatnya dijalankan," ungkapnya.

Menurut Akang, wilayah Kabupaten Karawang yang terus melakukan pengembangan pembangunan, serta masyarakat akan nyaman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Seharusnya perusahaan mempunyai akses kawasan, sehingga tidak mengganggu serta menimbulkan macet yang berkepanjangan. Selain itu, Pemkab Karawang harus segera melakukan tindakan secara dini, agar Karawang tidak semrawut wilayahnya.

“Kami menginginkan semua unsur pemerintahan mulai dari desa hingga kabupaten melakukan koordinasi, agar penegakkan perda yang dilakukan Satpol PP dapat berjalan sesuai dengan harapan," pungkasnya.(tom)

Category: Hukrim, KarawangTags:
No Response

Leave a reply "Tinggi, Kasus Pencemaran Lingkungan di Karawang"