Kemudahan Izin Usaha Mikro dan Kecil akan Disosialisasikan

okih

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Karawang Okih Hermawan, S.Sos, MM

Karawang, KTD- Utusan dari 30 Kecamatan se Karawang akan mengikuti sosialisai terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Izin Usaha Mikro dan Kecil (Perpres IUMK) guna menyederhanakan perizinan dan memberikan kemudahan dalam berusaha,  di RM Indo Alam Sari, Selasa (25/11/14).

“Sosialisasi ini erat kaitannya dengan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),” ujar Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Karawang Okih Hermawan, S.Sos, MM,  kepada karawangtoday.com, Senin (24/11/14).

Saat ini, tambah Okih, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) sudah mulai dilaksanakan di kecamatan, tidak di Kabupaten

“Namun begitu, dalam pemberian SITU pihak kecamatan harus memperhatikan aspek tata ruang,” ungkapnya.

Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP merupakan penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, demikian bunyi Perpres yang ditandatangani pada 15 September 2014 tersebut.

Dalam Perpres PTSP ini disebutkan, jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

Adapun penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pelayanan perizinan atau nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah.

Sementara di wilayah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP).

Perpres PTSP juga mengamanatkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga untuk melakukan penyederhanaan tahapan memperoleh setiap jenis perizinan dan nonperizinan yang berada dalam lingkup tugasnya paling lambat 12 bulan sejak Perpres ini diundangkan.

Sementara itu, Perpres IUMK mengatur  izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar.

Akses pelayanan dipermudah dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten atau kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu Camat.

IUMK sebagaimana diatur dalam Perpres ini, diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pemberian IUMK kepada usaha mikro dibebaskan dari biaya, retribusi, dan pungutan lainnya, sedangkan bagi usaha kecil diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan pungutan lainnya.

Perpres IUMK menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pemerintahan daerah guna memastikan berjalannya kebijakan ini.Sedangkan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Bupati dan Walikota. (may)

Category: Karawang, PeristiwaTags:
No Response

Leave a reply "Kemudahan Izin Usaha Mikro dan Kecil akan Disosialisasikan"