Wakil Ketua DPR : Urusan Partai, Menko Polhukam Tak Usah Ikut Campur

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

JAKARTA, KTD - Pernyataan Menkopolhukam yang menginstrusikan kepada Kapolri untuk tidak memberikan ijin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali mendapatkan tanggapan serius dari politisi PKS, Fahri Hamzah.
Fahri menyesalkan sikap Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang mengintervensi Polri dalam hal pemberian izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali.
Menurut Fahri, merujuk pada Undang-Undang (UU) pemerintah tidak perlu ikut campur dalam urusan partai politik. Untuk urusan perizinan, cukup melalui Kepolisian.
"Rezim itu sudah kita tinggal sejak jaman Orde Baru (pemberiaan izin mengadakan acara). Kami minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan. Tidak ada lagi rezim berikan izin," ucap  Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Alasan Menko Polhukam tidak memberikan izin lantaran dikhawatirkan menganggu pariwisata di Bali, menurut Fahri sangat berlebihan. Wakil Ketua DPR itu membandingkan saat Presiden Joko Widodo berangkat ke Singapura untuk menghadiri wisuda puteranya menggunakan pesawat reguler kelas ekonomi.
“Kan Jokowi naik kelas ekonomi, kok Menko Polhukamnya enggak bilang apa-apa," imbuhnya.
Kedepan Fahri berharap pemerintah tidak melakukan kesalahan dengan ikut campur pada masalah partai. (bbs)
Category: PolitikTags:
No Response

Leave a reply "Wakil Ketua DPR : Urusan Partai, Menko Polhukam Tak Usah Ikut Campur"