Jangan Hanya yang Diperas, Perusahaan Penyuap pun Harus Diseret KPK

Terdakwa H. Ade Swara Dan Hj. Nurlatifah Saat Dihadirkan Pada Sidang Di Pengadilan Tipikor Bandung

Terdakwa H. Ade Swara Dan Hj. Nurlatifah Saat Dihadirkan Pada Sidang Di Pengadilan Tipikor Bandung

Karawang, KTD- Sidang perdana kasus pemerasan dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang melibatkan pasangan suami istri H. Ade Swara (Bupati Karawang non aktif) dan Hj. Nurlatifah di gelar di pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, selasa (2/12/2014).

Dalam persidangan ini di mulai dengan pembacaan surat dakwaan yang di bacakan oleh JPU KPK yaitu DR. Yudi Kristiana, SH, M.Hum. Surat dakwaan yang setebal 28 halaman dengan Nomor : Dak-33/24/11/2014 ini dibaca oleh para JPU KPK dengan bergantian.

Dalam surat dakwaan tersebut di jelaskan tentang identitas para terdakwa (H. Ade Swara dan Hj. Nurlatifah) dan diuraikan mengenai dakwaan yang di kenakan kepada para terdakwa.

10425357_788945311143736_1821352574039058258_n

Dalam surat dakwaan ini di jelaskan mengenai pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, yaitu pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam surat dakwaan tersebut terungkap bahwa selain kepada PT. Tatar Kertabumi, H. Ade Swara dan Hj. Nurlatifah juga menerima dan meminta uang kepada sejumlah perusahaan yang mempunyai kepentingan dalam pengurusan perijinan usaha suatu perusahaan termasuk SPPR yang seluruhnya berjumlah Rp. 9.920.000.000,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Di surat dakwaan disebutkan nama-nama perusahaan yang diminta dan memberi uang kepada para terdakwa, antara lain :

1. PT. Adhimix Precast Indonesia melalui Prahoro Agus Sukarno sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), untuk pengurusan SPPR diserahkan oleh Geovani Bintang Rahardjo kepada HJ. Nurlatifah.

2. PT. Keihin Indonesia melalui M. Farid Iskandar sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan SPPR diserahkan oleh Agus Supriatna alias Asep Agus dan Much. Nawawi kepada Hj. Nurlatifah.

3. PT. Perkasa Internusa Mandiri melalui Armand Sjofjarman sebesar RP. 2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan SPPR yang diserahkan kepada Terdakwa H. Ade Swara melalui transfer ke rekening istri Agus Supriatna alias Asep Agus.

4. PT. Jui Shin Indonesia melalui Freddy Chandra sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang diserahkan secara bertahap pada sekitar tahun2013 s.d 2014 yaitu sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk biaya fee pembebasan tanah lokasi pabrik keramik dan semen PT. Jui Shin Indonesia, serta sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk dana partisipasi pencalonan H. Tono Bachtiar calon wakil Bupati Karawang yang rencananya akan berpasangan dengan terdakwa H. Ade Swara calon Bupati karawang pada pemilihan kepala daerah kabupaten karawang periode 2015-2020, yang diserahkan kepada terdakwa Hj. Nurlatifah oleh Freddy Chandra bersama-sama Tono Bachtiar.

5. PT. Sarana Beton Indonesia melalui Wenda Bhakti sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk pengurusan SPPR yang diserahkan kepada terdakwa H. Ade Swara melalui Aziz Umar.

6. PT. Singgasana Makmur Sukses melalui Ida Farida Sulistianti sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pengurusan SPPR yang diserahkan kepada Solehudin, kemudian diteruskan kepada Adi Firmansyah dan Agus Supriatna alias Asep Agus, namun uang tersebut hanya diserahkan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa HJ. Nurlatifah.

7. PT. Heeren Mitra Makmur Jaya melaui Candra sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pengurusan SPPR yang diserahkan kepada Solehudin kemudian diteruskan kepada Adi Firmansyah dan Agus Supriatna alias Asep Agus serta Nawawi, namun uang tersebut hanya diserahkan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Hj. Nurlatifah.

Membaca surat dakwaan tersebut sangatlah ironis apabila KPK hanya mengangkat dan menyeret kasus pemerasan terhadap PT. Tatar Kertabumi saja. Seharusnya KPK juga menyeret nama-nama perusahaan yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sebagai pelaku penyuapan kepada pejabat Negara.

10250314_776822775689323_3362313598316476783_n

Humas LSM Laskar Merah Putih Karawang, Panca Jihadi Al Panji

“Ada hal yang menarik yang di bacakan oleh JPU KPK mengenai dakwaan kesatu tersebut. Dimana disebutkan nama-nama perusahaan yang memberi uang kepara terdakwa untuk pengurusan ijin SPPR, jadi KPK jangan tebang pilih dan pandang bulu ,jangan hanya persoalan PT.Tatar Kertabumi saja yang di seret ke pengadilan, seharusnya KPK juga menyeret 7 perusahaan yang jelas-jelas menyuap ade swara dan nurlatifa dalam pengurusan SPPR”, tegas Panca Jihadi Al Panji, Humas LSM Laskar Merah Putih.

Lebih lanjut dia menjelaskan, “bahwa Ketujuh perusahaan tersebut menyuap dengan total nilai hampir 10 miliar.dan segera di jadikan tersangka”, pungkasnya. (may)

Category: Karawang, SorotanTags:
No Response

Leave a reply "Jangan Hanya yang Diperas, Perusahaan Penyuap pun Harus Diseret KPK"