Dianggap Mencoreng Sejarah RI, Fraksi Demokrat Minta Persetujuan DPR Terhadap Budi Gunawan sebagai Kapolri ditunda

ibas

Edhie Baskoro Yudhoyono

Jakarta, KTD- Kendati dari  hasil fit and proper test, Komisi III DPR akhirnya memutuskan aklamasi menerima usulan Presiden Joko Widodo, memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan  sebagai Kapolri,  Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), meminta DPR tetap menunda persetujuannya dalam mengusulkan sebagai Kapolri dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (15/1/15).

"Fraksi Partai Demokrat tetap mengusulkan penundaan persetujuan DPR RI untuk pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan, meskipun Komisi III telah memutuskan untuk menerima usulan pengangkatannya,” kata Ibas.

Menurut Sekjen PD ini, ada beberapa alasan dan pertimbangan Fraksi Partai Demokrat terkait hal ini. Pertama, pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan oleh Presiden RI akan mencoreng sejarah RI, karena untuk pertama kalinya Presiden RI mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri.

Kedua, lanjut Ibas, apabila Komjen Polisi Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri (dengan status tersangka) diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat, apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh DPR RI adalah melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan keterlibatan Komjen Polisi Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi, baik kepada Presiden, KPK, Kapolri, Kompolnas maupun Komjen Budi Gunawan sendiri.

Bahkan menurutnya, penggantian Kapolri saat ini dinilainya tidak ada urgensi yang mendesak. Sebab, Jenderal Sutarman masih tetap bisa menjalankan tugasnya sampai klarifikasi atas kasus Komjen Budi Gunawan selesai dilakukan.

Sementara itu menurut  Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa, sempat terjadi perdebatan di antara anggota Komisi III sebelum akhirnya memutuskan aklamasi menerima usulan Presiden Joko Widodo, memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Kalau tidak pilih ada sesuatu lain, melanggar UU. Kita pilih kesannya tidak sensitif terhadap pemberantasan korupsi," kata Desmond.

Menurutnya, pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri akhirnya diputuskan Komisi III DPR dengan berbagai pertimbangan. Antara lain, berdasarkan hasil fit and proper test, Komjen Budi dinilai cakap dan menjelaskan visi misinya sebagai Kapolri dengan sangat baik.

Di samping itu, Undang-Undang telah mengamanatkan kepada DPR untuk memproses calon Kapolri yang diusulkan pemerintah. Salah satunya dengan menggelar proses uji kelayakan dan penelusuran rekam jejak calon. Di tengah proses itu berlangsung tiba-tiba KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

"Tidak ada alasan kami untuk tidak memilih Budi Gunawan karena sangat meyakinkan dalam memaparkan visi misi ini, kecuali soal tersangka. Ini lah posisi kami yang sulit. Kalau tidak diteruskan kami melanggar UU Kepolisian, UU MD 3. Kami tidak mau melanggar UU," terang dia.

Desmond mengakui akan muncul banyak penolakan dari masyarakat terkait terpilihnya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Apalagi dengan statusnya kini menjadi tersangka di KPK. Menurut dia, Komisi III menghormati asas praduga tak bersalah. Di mana seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum tentu menjadi terpidana.

"Kita sepakat memilih melaksanakan UU dalam rangka kepastian hukum. Karena sangkaan itu masih dalam konteks tanda tanya apakah akan terpidana atau tidak," ujar Desmond.

Meski demikian, Komisi Hukum DPR menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Desmond menegaskan, bahwa proses pemilihan Budi Gunawan merupakan amanat UU, sedangkan proses hukum merupakan wilayah KPK. (bbs)

Category: PolitikTags:
No Response

Leave a reply "Dianggap Mencoreng Sejarah RI, Fraksi Demokrat Minta Persetujuan DPR Terhadap Budi Gunawan sebagai Kapolri ditunda"