Komisi C DPRD Karawang Minta Plt Bupati Bertindak Tegas Menyikapi Permasalahan

badami- loji

Karawang,KTD-Ketua Komisi C DPRD Karawang meminta ketegasan Plt Bupati Karawang, terkait  kasus terganggunya mayoritas warga sepanjang  jalur Badami – Loji oleh lalu lalangnya kendaraan bertonase tinggi hingga menyebabkan jembatan di jalur itu terputus.

“Harus membuat aturan tegas untuk melindungi masyarakat  dengan payung hukum,” ujarnya, Rabu (21/1/15).

Sebelumnya perwakilan warga Badami – Loji bersama dinas instansi terkait melakukan hearing dengan komisi C DPRD Karawang.

Jalan Badami – Loji merupakan jalan berkelas C. Namun kendaraan bertonase besar kerap lalu lalang melintasi jalan tersebut. Bahkan hilir mudiknya kendaran bertonase besar ke perusahaan di daerah itu  nyaris tak ada batas waktu hingga 24 jam.

“Faktor penting yang harus disikapi dengan banyaknya kendaraan  yang hilir mudik 24 jam ini jelas mengganggu masyarakat  dan  jadi sumber polusi dari kendaraan yang  dapat merugikan kesehatan masyarakat. Sehingga  pemerintah harus mengatur  jam operasional yaitu dari pukul 21:00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib yang berkendaraan bermuatan besar milik perusahaan tidak diperbolehkan melintasi jalan tersebut dan hal seperti ini harus di tegaskan dengan payung hukum,” ujarnya.

Natala menyadari  akan adanya kesepakatan pemerintah terdahulu.

“Namun tolong dipastikan untuk tidak merugikan masyarakat dan  pemerintah juga perlu review ,karena kesepakatan  bukan payung hukum,” ujarnya.

Sementara itu terkait masalah berat bruto  tonase kendaraan yang melintasi jalan tersebut, menurutnya, harus ada pengecekan dari Dinas Perhubungan(Dishub). Juga  harus ada pengawasan dalam melakukan pengecekan surat-surat kendaraan roda dua maupun roda empat oleh pihak kepolisian.

Natala-Sumedha-500x500

Ketua Komisi C DPRD Karawang, Natala-Sumedha.

“Harus dipastikan  untuk digalakan kembali,” tandasnya.

Intinya, sikap komisi C DPRD Karawang  atas hasil hearing itu,  ujar Natala, minta ketegasan dari Plt Bupati untuk menyingkapi permasalahan yang ada.

“Dan harus ada kerja nyata yang kongkrit serta membuat payung hukum dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Bupati(Perbup)terkait penanganan jalan Badami-Loji. Pemimpin harus pro rakyat  bukan pro pengusaha !” Tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang  membuka komunikasi dengan PT Jasa Marga,  terkait telah diputuskannya kawasan selatan sebagai kawasan industri sejak jaman Bupati Soemarno Suradi.

“Agar pihak PT Jasa Marga  membuat pintu tol kearah selatan. Sehingga kendaraan industri tidak melalui jalan umum seperti yang terjadi sekarang ini,” pungkasnya. (may)

Category: Karawang, PeristiwaTags:
No Response

Leave a reply "Komisi C DPRD Karawang Minta Plt Bupati Bertindak Tegas Menyikapi Permasalahan"