Dari Bappeda SPPR Karawang kini Ditangani BPMPT

kawasan industri

Karawang,KTD- Pasca kisruh seputar pemberian rekomendasi dalam Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang (SPPR), hingga berujung dimejahijaukannya Bupati Karawang Ade Swara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Plt Bupati Karawang menerbitkan Peraturan Plt Bupati Karawang No 40 tahun 2014.

“Awalnya SPPR itu dikeluarkan  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setelah mendapat rekomendasi bupati, kini dilakukan di Badan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), “ ujar Kepala BPMPT Karawang Okih Hermawan, menjawab pertanyaan karawangtoday.com, Selasa (27/1/15).

Peraturan Plt Bupati  No.40 tahun 2014  itu diantaranya, yang tadinya pengurusan SPPR itu di Bappeda kini pindah ke BPMPT dan dimulai tanggal 23 Desember 2014, tetapi mulai berlakunya tanggal 2 Januari 2015.

Adapun  mekanisme SPPR  di  BPMPT, sama halnya dengan yang dilakukan  di Bappeda. Okih menambahkan,  secara integritasnya BPMPT belum berintegriasi dengan Bappeda.

okih

“Namun terintegrasi dalam proses penerbitan izin lokasi di BPMPT Karawang sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. Sehingga jika ingin mengajukan SPPR tinggal ke BPMPT karena hak dalam pengajuan penerimaan  SPPR saat ini BPMPT yang melakukannya,” ujarnya, menjelaskan.

Kendati demikian, lanjut  Okih, hingga saat ini BPMPT Karawang belum menerima satu berkaspun yang mengajukan SPPR. Kondisi demikian lantaran masih dalam peralihan.

“Jadi ngak masalah, yang dahulu prosesnya di Bappeda ya diteruskan saja. Ke BPMPT adalah  SPPR yang baru diajukan,” pungkasnya. (may) 

Category: Karawang, PeristiwaTags:
No Response

Leave a reply "Dari Bappeda SPPR Karawang kini Ditangani BPMPT"