Kadisdikpora Berkelit Soal Temuan BPK

0 833

disdik dadan

KTD- Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dadan Sugardan menegaskan bahwa persoalan temuan BPK terkait dobel anggaran dalam program  Tranport guru PNS dan honorer sudah diselesaikan sebelumnya. BPK melalui sekda Karawang meminta agar dilakukan perbaikan kegiatan agar tidak sama.”Ini bukan temuan BPK, hanya saja tahun ini ada perubahan besaran yang tadinya Rp250 ribu menjadi Rp350 ribu, “kata Dadan .

Menurut Dadan, Pemkab Karawang melalui Disdikpora menaikan besaran tranpor karena pertimbangan sejak tahun 2005 belum pernah ada kenaikan uang transpor untuk guru PNS dan juga honorer. Dengan perubahan ini oleh BPK hal ini tidak dibolehkan sehingga harus merubah nomenklatur dalam anggaran. “Karena ada perubahan besaran uang transpor sehingga harus di ubah nomenklaturnya,” ungkapnya.

Menurut Dadan, Sekda telah mengintruksikan untuk melakukan perubahanprogran kegiatan pemberian uang transport untuk guru PNS dan honorer. Hal itu untuk menghindari agar tidak ada lagi kesamaan progran antara kabupaten, propinsi dan juga di pusat. Hal ini untuk menghindari adanya duplikasi kegiatan yang terkesan terjadi dobel anggaran. “Kalau mereka yang tidak mengetahui persis soal ini akan menyangka terjadi dobel anggaran, padahal tidak,” tegasnya.

Dadan mengaku masalah ini sudah diselesaikan setalah mendapat instruksi dari Sekda, pihaknya langsung melakukan koreksi. Menurutnya pemberian uang transport untuk guru PNS dan honorer sudah dilaksanakan sejak tahun 2005.”Saya kan hanya melanjutkan saja dan selama ini tidak ada masalah. Tapi sekarang semuanya sudah kita bereskan dan sudah tidak ada masalah lagi.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang dalam pengelolaan anggaran tahun 2014-2015. BPK menemukan kejanggalan dari sejumlah kegiatan yang di kelola Disdikpora terkait anggaran kegiatan. Salah satu yang paling disoroti karena ada anggaran ganda dalam satu kegiatan sehingga BPK meminta agar program tersebut dihapus.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Karawang, Teddy Ruspendi yang mengaku BPK menyoroti program kegiatan mengenai uang transport guru PNS dan honorer yang dikelola Disdikpora. Menurut Teddy BPK menilai program transport guru PNS dan honorer ada kejanggalan. Kejanggalan itu ditemukan karena anggaran tersebut bukan hanya berasal dari APBD Karawang, tetapi juga anggaran dari provinsi dan juga dari pusat. Satu kegiatan tapi ada tiga pos anggaran, hal ini yang ditanyakan oleh BPK. (May)

 

Category: Kadisdikpora, KarawangTags:
No Response

Leave a reply "Kadisdikpora Berkelit Soal Temuan BPK"