Sekda Diperiksa Kejaksaan Terkait Korupsi Proyek Posyandu

sekda

Karawang,KTD- Kejaksaan Negeri(Kejari) Karawang memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi terkait korupsi  proyek pembangunan dan pengadaan Posyandu. Teddy diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Kelompok Kerja Nasional  (Pokjanal) Posyandu,  selama hampir  4 jam sejak pukul 10.00 Wib,Senin(16/11).

Penyidik mencecar Teddy dengan 17 pertanyaan seputar pelaksanaan pembangunan Posyandu senilai  Rp3 miliar. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari  Karawang, Titin Herawati Utara, Teddy Ruspendi diperiksa penyidik kejaksaan untuk melengkapi pemberkasan yang sudah ada sebelumnya. “Iya kita periksa  terkait pelaksanaan proyek Posyandu di Karawang. Dia diperiksa sebagai saksi dan pertanyaannya masih seputar kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek posyandu,” kata Titin, didampingi penyidik  Ziko Ekstrada,tadi siang.

Titin mengungkapkan sejauh ini, Sekda hanya dimintai keterangan seputar kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Posyandu. Selain itu  juga ditanyakan kebijakan pemerintah daerah yang memutuskan proyek  Posyandu disebar ke sejumlah kecamatan.  “Pemerintah daerah menetapkan 90 titik pembangunan proyek Posyandu yang tersebar disejumlah kecamatan. “ ungkapnya.

Sementara itu Teddy Ruspendi usai diperiksa mengatakan dirinya diperiksa penyidik kejaksaan terkait kapasitasnya sebagai  Ketua Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu. Kebijakan pemerintah daerah menyebarkan proyek tersebut agar terjadi pemerataan pembangunan Posyandu disetiap daerah di Karawang.”Pertanyaan penyidik hanya seputar itu saja dan saya sudah menjelaskan kepada penyidik soal itu,” kata Teddy.

Kejari Karawang sejak Juli lalu  lalu gencar melakukan pemeriksaan proyek pembangunan dan pengadaan Posyandu yang di kelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Puluhan kepala desa dan camat serta penitia pembangunan proyek posyandu sudah beberapa kali di periksa penyidik kejaksaan.

Proyek senilai Rp3 miliar ini merupakan bantuan gubernur tahun 2014 bagi 90 posyandu yang ada di Karawaang. Selain bangunan fisik proyek ini juga untuk pengadaan sarana dan prasarana posyandu seperti timbangan untuk bayi serta tempat tidur. Masing- masing posyandu menerima bantuan tersebut sebesar Rp30 juta untuk pembangunan fisik atau sarana dan prasarana posyandu.
Dugaan korupsi pembangunan atau pengadaan posyandu mulai terendus pihak kejaksaan setelah panitia proyek ini memecah proyek senilai Rp3 miliar ini dikerjakan oleh 8 rekanan. Dugaan sementara ada sejumlah kegiatan fiktif dan sebagian lagi dikerjakan tapi tidak sesuai dengan prosedur. Sedikitnya ada 40 posyandu penerima bantuan yang diduga bermasalah. Kerugian sementara diperkirakan mencapai rata-rata Rp 28 juta per posyandu dari 40 posyandu yang bermasalah.(may)

Category: Hukrim, Karawang
No Response

Leave a reply "Sekda Diperiksa Kejaksaan Terkait Korupsi Proyek Posyandu"