Pejabat KPU Diperiksa Kejari, Fitri Utami Dapat Nomor Urut Pertama

 

KPU Korupsi

Karawang,KTD- Kejakasaan Negeri (Kejari) Karawang mulai Senin  (21/2) ini melakukan pemanggilan terhadap pejabat dilingkungan KPU terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga kampaanye (APK) sebesar Rp59 miliar. Bendahara KPU, Fitri Utami Herdinasari menjadi pejabat pertama yang diperiksa penyidik kejaksaan.

" Iya benar  mulai senin kita melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan terkait kegiatan yang ada di KPU.  Surat panggilan sudah kita kirim sejak Jumat lalu kepada yang bersangkutan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus, Titin Herawati Utara, kemarin.

Menurut Titin pemangilan ini untuk meminta keterangan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan di KPU. Tak hanya pejabat yang ada di KPU, namun pejabat di  instansi lain juga akan di panggil yang berkaitan dengan proyek KPU. "Kita baru akan meminta keterangan saja karena ini baru lead jadi hanya meminta keterangan saja," ucapnya.

Kejaksaan menangani kasus dugaan korupsi dilingkungan KPU setelah mendapat desakan masyarakat yang menduga ada perbuatan korupsi saat KPU melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2015 lalu. Kecurigaan masyarakat muncul saat sosialisasi alat peraga kampanye (APK) yang dinilai tidak profesional. APK yang dibuat oleh KPU hanya terbuat dari bambu kecil. Padahal pemerintah daerah sudah mengucurkan anggaran mencapai Rp59 miliar.

Para calon bupati dan wakil bupati saat itu protes karena gambar APK para calon sudah rusak tak sampai satu bulan setelah di pasang. Bahkan mantan bupati Karawang, Dadang S. Muchtar yang menjadi ketua tim sukses untuk calon bupati Saan Mustopa sempat mendatangi kantor KPU dan mempertanyakan besarnya anggaran KPU tidak sebanding dengan kinerja.

Desakan masyarakat ini bahkan sempat diwarnai oleh aksi demo Gebrak (gerakan bersama rakyat anti korupsi) yang mendesak kejaksaan segera menuntaskan kasus dugaan korupsi KPU. Saat aksi demo itu, massa menilai kejaksaan tidak serius tangani korupsi KPU.

Sementara itu praktisi hukum yang sempat menjadi calon wakil bupati, Asep Agustian memberikan apresiasi dengan langkah kejaksaan yang menindalanjuti kasus ini. Dengan di prosesnya kasus ini Asep berharap kecurigaan masyarakat terhadap KPU bisa segera terjawab."Harus diproses hukum terlebih dahulu untuk mencari tahu benar tidak dugaan kita selama ini, makanya kita harus mendukung kejaksaan untuk membuktikannya," kata Asep.

Menurut Asep, kejaksaan jangan hanya fokus pada kasus perkasus, tapi harus di cari rangkaiannya secara sistematis. Misalnya saat pemerintah mengucurkan anggaran hingga mencapai Rp59 miliar apakah sudah sesuai hitung-hitungan. Bahkan Asep menilai anggaran tersebut terlalu besar jika membandingkan dengan kegiatan KPU selama ini."Iya harus juga di cari tahu kenapa pemerintah menghibahkan dana ke KPU demikian besar apakah sesuai dengan kebutuhan, atau ada faktor lain," tegasnya.

Asep juga berharap jika kejaksaan menemukan indikasi korupsi jangan hanya menargetkan pejabat bawahan saja seperti yang sudah-sudah. "Harus ditangkap aktor intelektualnya jangan hanya pegawai rendahan. Hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi yang lainnya," pungkasnya.(May)

Category: Karawang, Kasus Korupsi, Kejari Karawang, KPUTags:
No Response

Leave a reply "Pejabat KPU Diperiksa Kejari, Fitri Utami Dapat Nomor Urut Pertama"