Aher Wajibkan Kepsek SMA/SMK Transparan Kelola Dana Sumbangan Pembangunan

 

transparan

 

Karawang, KTD- GUBERNUR  Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan Kepala SMA/SMK dibawah naungan provinsi wajib mengelola Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) yang telah diterima dari orang tua siswa dengan baik. Salah satunya adalah memberikan transparasi penggunaan anggaran tersebut sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk. Juga DSP digunakan sebaik-baiknya demi menunjang kegiatan akademik siswa di sekolah.

“Tentang DSP itu diperbolehkan oleh UUD. Di awal tahun ajaran suka ramai karena ada DSP, yang tidak diperbolehkan itu mengharuskan, dengan mematok besaran terkecil berapa, itu yang tidak boleh jadi bila ada yang ngasih besar maka itu diperbolehkan,” jelas Gubernur Ahmad Heryawan yang biasa disapa Aher, di Bandung, Selasa (17/1).

Menurut Aher, sekolah boleh menerima iuran atau sumbangan dari orang tua siswa sesuai dengan UUD. Menerima Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) tidak masalah, kata Aher, yang menjadi masalah adalah ketika besarannya dipatok dan juga memaksa sehingga orang tua siswa kalangan menengah ke bawah kesulitan membayar DDP.

Selain itu, sekolah pun diperingatkan untuk tidak melakukan komersialisasi dalam kegiatan, semisal tidak melakukan penjualan seragam dan juga buku referensi pengajaran. Sebab hal tersebut menjadi permasalahan sedari dulu dalam dunia pendidikan.

“Jangan jual buku, sediakan saja di koprasi, jangan dikelola guru, dengan tidak memaksa murid beli di sana,” ungkapnya.

Hal tersebut menurut Aher dihentikan demi menyelamatkan martabat guru, sebab guru harus menjadi figur, agar ketika melakukan pengajaran dihormati muridnya. Adapun jika hal itu merupakan tambahan pendapatan untuk guru, maka pihaknya telah menambah pendapatan para guru dengan adanya TPP.

Senada dengan Aher, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi menyebut sekolah memang tidak boleh melakukan kegiatan bisnis di sekolah, dengan menjual buku, pakaian dan lain-lain.

“DSP dan jual beli buku ataupun seragam kini sudah jelas aturan dari gubernur, makanya sekarang Kepala Sekolah jangan sampai ditekan terus sama LSM, DPRD dll,” pungkasnya. (Panji/net)

Category: Karawang, Pendidikan
No Response

Leave a reply "Aher Wajibkan Kepsek SMA/SMK Transparan Kelola Dana Sumbangan Pembangunan"