Isu Titipan Jelang Periodisasi Menguat, Kepsek Pertanyakan PP No 19 Tahun 2017

Karawang, KTD- Jelang periodisasi Kepala Sekolah (kepsek) (SD/SMP) yang rencananya akan dilangsungkan Januari mendatang, muncul kabar pelaksanaan periodisasi diplot untuk orang orang titipan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu Kepala SMP negeri favorit di Karawang yang tidak mau disebutkan namanya.

“Itu memang sudah bukan rahasia umum lagi. Saat ini antara beberapa Kepsek senior dan junior hubungan banyak yang tidak harmonis. Yang kepsek senior meminta periodisasi untuk dilakukan setelah habis tahun ajaran 2018. Namun kepsek junior terkesan ingin secepatnya dilakukan periodisasi. Ya mereka-mereka itu yang punya hubungan dekat dengan penguasa,” ungkapnya saat diwawancarai, Rabu (20/12) siang.
Ia sempat mempertanyakan perihal Peraturan Presiden (PP) Nomor 19 tahun 2017 tentang revisi PP No 74 tahun 2008 dimana salah satu pasal mengatakan tidak adanya batasan jabatan Kepsek.
“Dalam PP itu menyebut tidak lagi memberlakukan pembatasan periodisasi jabatan Kepala Sekolah (Kepsek). Alasan dari Kemendibkud berdasarkan pemberitaan yang say abaca, jabatan kepsek adalah manajerial di dunia pendidikan sehingga tidak seharus dibatasi oleh periode. Tapi kenapa di Karawang tahun depan ada periodisasi. Ini kan aneh. Padahal periodisasi hanya melalui perda saja. Masa iya PP kalah sama Perda?” tukasnya.
Sementara belum lama ini, informasi sejumlah kepala sekolah (Kepsek) setingkat SD dan SMP di Kabupaten akan diperiodisasi Januari ini, dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Karawang, Dadan Sugardan.
Dadan mengatakan, periodisasi dilaksanakan setelah menerima laporan hasil evaluasi Kepsek serta menunggu kesiapan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Menurutnya, calon kepala sekolah bisa diangkat jika dinilai memiliki kemampuan dan memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan. Termasuk memiliki keterangan lulus penilaian, sertifikat kepala sekolah atau madrasah yang dikeluarkan lembaga penyelenggara, dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dikeluarkan Kemendiknas, atau lembaga yang ditunjuk.
Dadan menyatakan, periodisasi kepala sekolah tidak harus selalu diartikan pergantian jabatan. Sebab periodisasi hanyalah salah satu ukuran penilaian masa tugas seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah.
Sedangkan pengangkatan guru menjadi kepala sekolah maupun pemberhentian dari jabatannya lebih bergantung kepada kinerja guru itu sendiri.
"Jadi, periodisasi itu bukan berarti empat, delapan atau dua belas tahun, meskipun memang mengacu ke sana, Kita kan punya penilaian kinerja," tandasnya.  (Panji)
Category: Karawang, Pendidikan
No Response

Leave a reply "Isu Titipan Jelang Periodisasi Menguat, Kepsek Pertanyakan PP No 19 Tahun 2017"