Jelang Pilgub dan Pilpres, Guru Harus Bebas dari Pengaruh Politik

Karawang, KTD-  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang mengimbau seluruh guru dan tenaga kependidikan (GTK) di Kabupaten Karawang, terus menunjukkan komitmennya untuk bebas dari pengaruh politik. Hal itu penting dilakukan, mengingat tahun 2019 adalah tahun politik, dan guru yang selalu menjadi korban politik.

“Beberapa waktu lalu, kami sudah sampaikan PGRI adalah kekuatan moral intelektual, basisnya profesionalisme guru. Jadi komitmen kami harus juga dicontoh oleh semua guru,” kata Ketua PGRI Kabupateb Karawang, Nandang Mulyana, Selasa (16/1) siang.
Nandang melanjutkan, PGRI pusat dalam orasinya di Hari Guru Nasional (HGN) beberapa waktu lalu, juga telah berkoordinasi dan meminta agar kepala daerah tidak sekali-kali menarik guru ke dalam kepentingan politiknya. Karena itu, dari pribadi guru pun harus memiliki komitmen dan kesadaran untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik.
“Nah, kesadaran ini yang kami sebut kesadaran kolektif. Kalau gurunya sadar secara kolektif, maka kita akan mandiri dan tidak ditarik ke sana kemari (kepentingan politik tertentu),” kata Nandang.
Dia mengungkapkan, hingga kini pun sebenarnya praktik politik dalam dunia pendidikan kerap terjadi. Misalnya, terkait redistribusi guru yang seringkali nepotisme, hingga guru yang sering dijadikan sebagai perangkat birokrasi bukan profesi.
Karena itu, Ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga dan melindungi guru dan tenaga kependidikan agar tidak melulu dijadikan korban politik. Dengan begitu, laju pendidikan pun akan menjadi lebih maju dan berkembang. PGRI juga mendorong perubahan mindset para guru agar dapat meningkatkan kualitas mereka.
“Kalau mengubah mindset guru, pejabat juga harus berubah mindsetnya. Supaya kesejahteraan guru bisa ditingkatkan,” katanya. (Nji)
Category: Karawang, Pendidikan
No Response

Leave a reply "Jelang Pilgub dan Pilpres, Guru Harus Bebas dari Pengaruh Politik"