Gaya Hidup Mewah Kepala Daerah Jadi Pemicu Korupsi

Karawang, KTD- Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah bukan semata-mata akibat gaji mereka yang kecil. Penyimpangan justru kerap dipicu akibat tingginya gaya hidup kepala daerah beserta keluarganya. Pembiayaan politik yang besar juga menyebabkan gaji yang diterima terasa kecil.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, tak mengelak gaji pokok kepala daerah belum besar. Bahkan jika dibandingkan gaji camat di DKI yang sebesar Rp40 juta/bulan, gaji gubernur, bupati atau wali kota tidaklah tinggi.

Namun, tunjangan-tunjangan yang diterima pun tidak sedikit. Jika ditambah tunjangan-tunjangan setidaknya bupati bisa menerima Rp50 juta sebulan atau Rp600 juta per tahun. “Pengeluaran lain ditanggung oleh negara. Air, listrik, rumah tangga itu semua dibayar negara,” katanya.

Robert menyebut tidak relevan jika jumlah gaji yang diterima sebagai penyebab korupsi kepala daerah. Pembiayaan-pembiayaan tersebutlah yang akhirnya membuat kepala daerah nekat melakukan korupsi. “Karena mereka tidak bisa mengendalikan gaya hidup. Lalu kontestasi pilkada masih mahal, maka kepala daerah akan ke mana-mana. Dari minta pengusaha, birokrasi, ataupun korupsi anggaran,” paparnya.

Jika kepala daerah menginginkan gaji besar, menurut dia, peningkatan kapasitas fiskal perlu dilakukan. Dari meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai mengoptimalkan BUMD yang dimiliki pemda.

Wali Kota Makassar nonaktif Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan sudah sepantasnya seluruh kepala daerah mendapatkan tunjangan yang memadai. Hal ini agar menghindari terjadinya praktik penyalahgunaan uang negara, dalam hal ini tindak pidana korupsi.

Apalagi dia mengakui, tiga tahun belakangan ini, di am ping menjalankan amanat masyarakat membangun Makassar, Danny Pomanto, sapaan akrab calon Wali Kota Makassar ini, juga memberikan layanan kepada masyarakat di luar kedinasan. Misalnya pemberian bantuan kegiatan masyarakat yang diajukan dalam bentuk proposal. Akan tetapi, lanjut Danny, pemberian tunjangan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh aturan yang berlaku. (nji/net)

Category: Politik
No Response

Leave a reply "Gaya Hidup Mewah Kepala Daerah Jadi Pemicu Korupsi"