Kebijakaan PKKS di Karawang Tabrak Aturan?

Karawang, KTD- Kisruh soal Priodesasi kepsek SD/SMP memang masih menjadi polemik di Kabupaten Karawang. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang terkesan membiarkan hal ini menggelinding menjadi bola panas. Bahkan kabar terakhir, ratusan calon Kepsek (cakep) SD dan SMP mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika priodisasi tidak segera dilakukan. Padahal dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2017 jelas menyatakan priodisasi sudah tidak diberlakukan. Itu artinya, Kepsek dengan masa jabatan dua periode tidak diwajibkan lagi mengajar di satuan pendidikan (menjadi guru). Jabatan kepsek ditentukan melalui Penilaian Kerja Kepala Sekolah (PKKS) yang pelaksanaanya tidak boleh dilakukan sebelum adanya peraturan menteri turunan dari PP Nomor 19 tahun 2017 terbit. Namun sepertinya, Disdikpora seolah-olah ingin menabrak aturan tersebut dengan memaksakan pelaksanaan PKKS April mendatang.

Melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Karawang, Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia (AKSI) Asep Tapip Yani akhirnya angkat bicara. Dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (23/3) sore, Tapip mengaku terkejut dengan kisruh yang dianggapnya terlalu menonjol diantara kota atau kabupaten lainnya dalam menyikapi persoalan Permen No 19 tahun 2017 terkait priodisasi kepsek.
Menurut Tapip, dengan diberlakukannya PP Nomor 19 tahun 2017 jelas priodeisasi kepsek telah dicabut, dan tupoksi kepsek kini mutlak sebagai manajer sekolah, tidak seperti pada tahun tahun sebelumnya, yaitu sebagai guru yang diberi tugas tambahan.
“Jadi PKKS yang berhak menilai itupun haru menunggu terlebih dahulu Permen turunan dari PP nomor 19, tidak bisa menggunakan aturan turunan yang sebelumnya,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Kepala SMKN 4 Bandung ini.
Dalam pemberitaan sebelumnya. Kadisdikpora Karawang, H. Dadan Sugardan menantang pihak pihak yang mengetahui adanya dugaan pungli melibatkan pejabat Disdikpora dalam proses seleksi calon kepala sekolah (cakep).
"Kalau ada orang dinas yang katanya ada yang terlibat pungli silakan cek, silakan bongkar siapa orangnya, silakan tunjukan buktinya," tegas Dadan.
Mantan Kadisbupar ini menganggap masalah polemik kepsek dan cakep yang menuntut hak atas statusnya dianggap sudah selesai. (nji)
Category: Pendidikan
No Response

Leave a reply "Kebijakaan PKKS di Karawang Tabrak Aturan?"