Penggunaan Dana BOS Online Dinilai Punya Kelemahan

Karawang, KTD- Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penggunaan anggaran belanja tahun 2020 resmi ditetapkan secara online. Namun, sistem tersebut dianggap memiliki kelemahahan, yaitu tidak bisa melakukan transaksi ketika sekolah mengalami kerusakan infrastruktur seperti kelas atau bangunan ambruk. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Komisariat Rengasdengklok, Didi Solahudin menyebutk dengan melalui sistem non tunai atau online ini, pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak ketika

ditengah-tengah terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sekolah rubuh atau kerusakan sekolah. Pasalnya, semuanya sudah diatur dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak bisa diubah lagi.

“Mengenai bangunan untuk perbaikan dan jika terjadi kerusakan, atau kena bencana roboh, kami hanya bisa berharap dan mengandalkan dinas Disidkpora Kabuapten Karawang atau pusat, karena sekolah sudah tidak bisa melakukan perbaikan ringan,” kata Didi saat diwawancarai dalam sosialisasi RKAS Komisariat Rengasdengklok, Sabtu (15/2/2020) pagi.

“Jadi nantinya tidak ada lagi pembelanjaan secara tunai. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami para kepala sekolah melakukan pembelajaran secara cash dengan menarik uang terlebih dahulu, namun untuk tahun ini sudah tidak bisa, harus melalui online dalam sistem informasi pengadaan sekolah (Siplah),” tambahnya.

Masih tambah Didi Solahudin, dirinya melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut kepada 41 kepala sekolah menengah pertama (SMP) yang tergabung dalam MKKS Komisariat Rengasdengklok di SMPN 1 Tirtajaya.

“Hadir disini 39 kepala sekolah 1 ijin, dan 1 lagi sakit. Kami lakukan rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bersama, dan kami tegaskan bahwa setiap sekolah wajib mengonlinenkan RKAS berdasarkan format dari kementrian,” ucapnya.

Lanjutnya, yang kedua transaksi yang dilakukan baik pembayaran untuk pembelanjanaan untuk tahun 2020 itu harus non tunai. Pembelajaran ATK dan lain-lain harus melalui Siplah yang sebelumnya tunai belanja biasa.

“Dalam Siplah itu lengkap ada suatu tokonya, ada CV dan ada toko bermacam-macam, dan Belanja juga harus kesana pembayaran dilakukan secara non tunai, dengan di transfer” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Drs H. Asep Junaedi M. Pd menambahkan, penggunaan dana BOS pada anggaran tahun 2020, harus sesuai aturan sistem E-Katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Asep sangat mengapresiasi apa yang sudah disosialisasi oleh Komisariat Kecamatan Rengasdengklok, soal Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada kepala-kepala saekolah terkait,

“Tentu dalam waktu yang bersamaan Komisariat di Kecamatan-kecamatan lainnya pun pasti terus bergerak melakukan hal yang sama,” singkat Asep. (red)

Category: Karawang, Pendidikan
No Response

Leave a reply "Penggunaan Dana BOS Online Dinilai Punya Kelemahan"