Iuran Bulanan Ditanggung Pemerintah, Sekolah Masih Bisa Pungut Sumbangan Orang Tua

 

Karawang, KTD- Siswa SMA, SMK dan SLB negeri di Jawa Barat akan bebas dari pembayaran iuran bulanan peserta didik (IBPD) mulai Juli 2020 hingga Desember 2020.

Meski demikian, hal serupa tidak berlaku bagi siswa SMA, SMK, SLB swasta.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membayar IBPD bulanan senilai Rp 150.000 hingga Rp 170.000 per siswa kepada sekolah.

Total dana yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai IBPD sebesar Rp 700 miliar.

Komisi V DPRD memastikan pembiayaan tersebut akan berjalan mulai Juli 2020 karena dananya tidak dipakai untuk penanganan virus corona (Covid-19).

“Setelah kami cek ke gubernur, dananya masih utuh, tidak dipergunakan untuk pandemi Covid-19,” kata Hadi, Rabu, 10 Juni 2020.

Nilai IBPD yang ditanggung pemerintah, diakui Hadi, lebih kecil dibandingkan dengan IBPD yang berlaku di sekolah saat ini.

Oleh karena itu, pihak sekolah masih dibebaskan untuk menerima jenis pembayaran lain dari orangtua siswa, seperti uang bangunan dan sumbangan sukarela.

Dinas Pendidikan Jawa Barat akan membuat petunjuk teknis tentang sumbangan yang masih bisa diterima sekolah dari orangtua.

Menurut Hadi, apabila sekolah dilarang menerima sumbangan dari orangtua, IBPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan cukup memenuhi semua kebutuhan sekolah.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa memastikan pembiayaan IBPD akan berkesinambungan setelah 2020.

Hadi juga belum bisa memastikan sekolah swasta bisa menerima bantuan IBPD dari pemerintah. Hal itu tergantung kesepakatan gubernur dan DPRD Jawa Barat dalam mengatur APBD Provinsi Jawa Barat 2020.

Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai Juli 2020 membebaskan IBPD bagi SMA/SMK/SLB negeri di Jabar.

Dengan begitu, sumber biaya biaya operasional sekolah akan berasal dari dua sumber, yakni Bantuan Operasional Sekolah pusat dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari APBD provinsi.

Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai menguntungkan karena BOS dan BOP dibayar untuk semua siswa, termasuk siswa rawan melanjutkan pendidikan. Selama ini, di beberapa sekolah pinggiran, terjadi tunggakan IBPD, yang bisa berasal dari 60 persen siswa.

FAGI berharap, pencairan BOS dan BOP tepat waktu karena pada awal tahun pelajaran, sekolah membutuhkan biaya yang besar. Apabila keduanya lambat cair, akan menjadi masalah bagi sekolah.

“FAGI juga berharap orang tua yang mampu masih diberi kesempatan untuk menyumbang kepada sekolah untuk keperluan biaya investasi sebagaimana amanat PP 48 tahun 2008 tentang pembiyaan Pendidikan,” ujar Iwan.

Namun, biaya investasi sifatnya sukarela. Tidak ditentukan besaranya dan waktu pembayarannya.

Selain itu, sumbangan dari orangtua juga harus memenuhi persyaratan dari tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Di antaranya, harus ada bukti rapat antara orangtua dan pihak sekolah.

Sumbangan juga harus jelas peruntukkannya. Ada surat penyataan tidak keberatan dari orang tua siswa.

Selain itu, dana sumbangan dikelola oleh komite sekolah dan harus ada laporan pertanggungjawaban secara transparan.

Selain itu, FAGI mengusulkan ada regulasi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat yang mengatur penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Dengan begitu, tidak ada kepala sekolah yang harus berhadapan dengan aparat hukum karena regulasi tidak jelas.(red/net)

Category: Karawang, Pendidikan
No Response

Leave a reply "Iuran Bulanan Ditanggung Pemerintah, Sekolah Masih Bisa Pungut Sumbangan Orang Tua"