Penambangan Batu Kapur : Hari Ini Konglomerat Kaya, Esok Rakyat Sengsara

Pertambangan batu kapur di wilayah kawasan karst di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan telah mengancam daur hidrologi Karawang (yuda)

Pertambangan batu kapur di wilayah kawasan karst di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan telah mengancam daur hidrologi Karawang (yuda)

Karawang, KTD- Pasca melakukan SIDAK ke penambangan batu kapur di wilayah Pangkalan, masyarakat menunggu sikap dan tindakan pemerintah terhadap penambangan tersebut.

Sikap Pemerintah yang ditunggu oleh masyarakat adalah sikap Pemerintah yang tegas untuk menutup Penambangan batu kapur, bukan sikap yang cenderung abu-abu.

Seperti yang diungkapkan Komunitas Pecinta Lingkungan  ForkadasC+, bahwa kegiatan pertambangan batu kapur di wilayah Pangkalan menyalahi 7 pasal Undang-Undang Dasar dan Peraturan Daerah (Perda).

Pernyataan ForkadasC+ merupakan sebuah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun dasar Hukum untuk melindungi wilayah Pangkalan dari Konglomerasi Pertambangan adalah Undang- undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga  undang- undangnomor  7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

Selanutnaya Keputusan Presiden  RI nomor 32 tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung yang mengacu kepada pasal 33 ayat 3 UUD 1945,  keputusan menteri ESDM 1456K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst ,  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan lingkungan geologi, Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 20 tahun 2006 tentang perlindungan kawasan karst Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung serta Peraturan Daerah Karawang nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011 hingga 2031.

Kesemuanya secara jelas dan gamblang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk  menolak Karawang Selatan sebagai wilayah pertambangan batu kapur.

Apalagi dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) dicatat “ Bumi dan Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat” jadi sangatlah jelas bunyi UUD 1945 Pasal 33(3) .

Berdasarkan pantauan di lokasi penambangan sangatlah jelas bahwa penambangan batu kapur tersebut di lakukan oleh perusahaan besar , karena di lokasi penambangan ditemukan alat-alat penambangan  canggih yang biasa digunakan oleh perusahaan penambangan besar.

Kalaulah hari ini masih ada yang mengatakan bahwa penambangan itu merupakan penambanagan rakyat, maka sangatlah tidak mungkin alat-alat secanggih itu ada di lokasi penambangan rakyat.

Dulu memang masyarakat sekitar memanfaatkan kekayaan alam di Pangkalan untuk kebutuhan hidupnya, tetapi sejak Pabrik Semen ada di wilayah tersebut rakyat hanyalah kuli dari penambang-penambang besar.

Dan satu hal lagi yang harus di perhatikan, kalau itu memang penambangan dilakukan oleh rakyat, maka kerusakan alam yang ada di lokasi penambangan batu kapur itu tidak akan separah yang terjadi saat ini.

Sangatlah ironis kalau Pemerintah Kabupaten Karawang tidak menutup Penambangan batu kapur di wilayah Pangkalan tersebut, sebab penambangan batu kapur ini tidak berdampak kepada kemakmuran rakyat  banyak tetapi berdampak kepada kesengsaraan rakyat banyak.

Pemerintah daerah harus mengacu kepada undang- undang yang ada diatasnya terutama undang- undang Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah,  Sumber daya air. Sehingga Pemerintah Daerah harus ada keberanian dan terbebas dari konflik kepentingan menyelamatkan Karawang Selatan. (yfs)

 

Category: Karawang, SorotanTags:
No Response

Leave a reply "Penambangan Batu Kapur : Hari Ini Konglomerat Kaya, Esok Rakyat Sengsara"