Perencanaan Kabupaten Karawang tak Terencana

0 3726
Alun-alun  merupakan pusat kota Karawang. (Foto; Yuda)

Alun-alun merupakan pusat kota Karawang. (Foto; Yuda)

Oleh : Arif Munawir ST

JIKA kita ingin mengetahui apa sebenarnya tujuan dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang, maka hendaklah kita baca dan pahami Perda Karawang No 2 Tahun 2013 Pasal 3. PERDA No 2 Tahun 2013 Pasal 3 Menyatakan : “Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ruang yang optimal, efektif, dan efisien, serta serasi dengan penataan ruang nasional, provinsi serta wilayah sekitarnya menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri”.

Perda No 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jabar dalam Pasal 3 mengenai Tujuan menyatakan : “Penataan ruang wilayah di Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”.

PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam Pasal 2 tentang Tujuan yang berisi 9 poin, Poin ‘B’, ‘C’ dan ‘E’ merupakan uraian yang menjadi korelasi untuk Perda-perda di Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Poin ‘B’ menyatakan : “Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.” Dan Poin ‘C’ menyatakan : “Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.” Serta Poin ‘E’menyatakan : “Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”.

Peraturan Pemerintah (PP No 26 Tahun 2008) ini merupakan realisasi amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tuang yang termaktub dalam Pasal 20 Ayat ‘6’. Jika kita dalami uraian-uraian yang terkandung dalam Perda RTRW Kab. Karawang, Perda RTRW Prov. Jabar dan PP RTRW Nasional, maka kita akan melihat arah pembangunan Kab. Karawang dari 2011 - 2031.

Perda Kab. Karawang No 2 Tahun 2013 Pasal 13 menyatakan : “Rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi:

a. Pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kecamatan Tempuran; dan

b. Pengembangan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan terminal khusus di Kabupaten.”.

Uraian Perda Karawang diatas merujuk pada PP No 28 Tahun 2008 pada Pasal 26 Ayat 2 yang menyatakan : “Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk :

a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;

b.menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan

c. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional”.

Penguatan yang di lakukan PP No 28 Tahun 2008 pada Perda Karawang No 2 Tahun 2013 berbanding terbalik dengan apa yang dipernyatakan oleh Perda Prov Jabar No 22 Tahun 2010. Perda Prov Jabar no 22 Tahun 2010 Pasal 38 Poin ‘A’ menyatakan : “Kawasan terumbu karang, meliputi:

a. Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang”.

Jika kita buka lagi Lampiran I tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Karawang, maka pembangunan Pelabuhan Internasional yang di tulis dan di sahkan dalam Perda Karawang No 2 Tahun 2013 berada di sebelah kiri dari Terumbu Karang Ciparage (Arah Utara). Juga jika kita buka Lampiran IV dari PP No 26 Tahun 2008 tentang Pelabuhan Sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional.  Tidak akan di temukan tentang adanya perencanaan pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya. Dan jika ada pun, maka hal ini bertentangan dengan Tujuan dari Perda Karawang, Perda Provinsi dan PP RTRWN. Karena mengabaikan Kawasan Lindung dan menghilangkan asas efisiensi dan efektifitas Lingkungan Hidup.

Tentu saja untuk perencanaan Bandar Udara di Karawang itu tidak ada, karena hal itu hanya ada dalam Draft RaPerda RTRW Karawang. Dan Perda Prov Jabar No 22 Tahun 2010 pun tidak mengungkit-ungkit atau ada pengabsahan, yang ada hanya Bandar Udara Sekunder yang dalam tahap Perencanaan Pembangunan di Kab. Majalengka dan sudah diamini oleh PP RTRWN No 26 Tahun 2008. Kendati pun tetap juga ada pembangunan Pelabuhan Internasional dan Bandar Udara di Karawang tentu saja hal ini tak bisa dipungkiri sebagai salah satu pembangunan yang harus di penuhi untuk menunjang perekonomian Negara. Namun pembangunan-pembangunan yang ada dimanapun, harus berpedoman pada aturan yang berlaku dan aturan yang berlaku harus bisa mengakomodir efisiensi, efektifitas dan harmonisasi dengan alam, lingkungan hidup, sosial budaya dan rencana jangka panjang.  (***)

Penulis adalah; Pemerhati Lingkungan dan Pembina Komunitas Bara Rimba.

 

Category: Karawang, SorotanTags:
No Response

Leave a reply "Perencanaan Kabupaten Karawang tak Terencana"