Staf Ahli Mendagri : Pilpres 2014 Cukup Satu Putaran

 

PPK Dander 2014

Jakarta, KTD - ‎Untuk adanya kepastian Hukum dalam Pemilihan Presiden 2014, maka  Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan UU Pilpres. Para ahli dari Pemerintahan yang hadir dalam sidang itu  setuju Pilpers dilaksnakan hanya satu kali putaran.

Gugatan ini di ajukan Forum Pengacara Konstitusi, Perludem dan perseorangan atas nama SunggulHamonangan dan Haposan Situmorang. Dalam Sidang tersebut di pimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

Para Pemohon ini meminta MK mengkaji Pasal 159 (1) UU Pilpres, karena menurut Pemohon Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian Hukum.

"Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pilpres harus dilaksanakan secara efektif dan efesien," kata staf ahli Mendagri bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek saat sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Menurutnya bahwa, dalam Pilpres  saat ini  hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka harus dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 maupun UU Pilpres yang mengasumsikan lebih dari dua pasangan.

"Sehingga ini seolah merupakan kondisi pintas dari ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres, yang di dalamnya hanya mensyaratkan perolehan suara terbanyak tanpa batasan prosentase perolehan suara terbanyak di setiap provinsi," Ujar Reydonnyzar Moenek.

‎lebih lanjut dia mengatakan, apabila tetap diberlakukan persyaratan prosentase perolehan suara setiap provinsi maka pada Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon, dapat diprediksikan pilpres putaran kedua angka besaran prosentase perolehan suara tidak akan berubah secara signifikan.

"Hal ini akan memperpanjang proses Pilpres dan berpotensi mengakibatkan kekosongan kekuasaan (vacuum of power)," ucapnya. (bbs)

 

Category: PolitikTags:
No Response

Leave a reply "Staf Ahli Mendagri : Pilpres 2014 Cukup Satu Putaran"