SPPR Karawang Berunjung Penjara

0 2162
pemda-1

Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang. (Foto; Humas Pemkab Karawang)

Karawang, KTD- Heboh uang pelicin dalam rekomendasi bupati untuk SPPR (Surat Perintah Pemanfaatan Ruang) berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap istri Bupati Karawang, Nurlatifah yang meningkatkan statusnya bersama Bupati Karawang Ade Swara menjadi tersangka tak terhenti sampai di situ. Sejumlah pihak yang terlibat, diperkirakan akan turut dijerat.

Nurlatifah memang tak bisa mengelak ketika OTT KPK dengan barang bukti sebesar USD 424.349. Uang tersebut merupakan pelicin bagi rekomendasi SPPR yang harus ditandatangani suaminya, Bupati Karawang.

“Sudah banyak pihak yang mengingatkan agar Bunda jangan jorok nerima duit gituan, soalnya sudah jadi incaran KPK. HP Bunda sudah ngak aman. Namun ya…., sudah begitu jadinya. Di RDB pula,” ujar, sumber dekat dengan lingkaran bupati, yang namanya enggan disebut, Minggu (20/7/14).

Dalam melakukan modus operandinya, tentu saja istri bupati tidak bekerja sendiri. Dia memiliki tangan kanan, yang merupakan orang-orang kepercayaannya. Pun yang menyeretnya menjadi tahanan KPK. Sebelum OTT KPK tertangkap bersama pengusaha PT. Tatar Kerta Bumi (TKB), Jumat (18/7/14) dengan barang bukti USD 424.349, Nurlatifah, menggerakan bisnis  terkait rekomendasi SPPR yang dimohonkan para pengusaha untuk berinvestasi di Karawang.

Modusnya, ungkap sumber itu,  dengan menggerakan para tangan kanannya ke berbagai perusahaan yang mengajukan izin. Pengajuan SPPR oleh perusahaan yang telah diproses di Bapeda setelah melewati semua prosedur itu dikirimkan kepada Bupati. Di sini skenario mulai dimainkan. Orang kepercayaan Bunda, melakukan lobi ke perusahaan untuk menentukan nominal.

“Perhitungannya mengacu ke luas lahan. Cuma gampangnya Rp.5 ribu per meter tarifnya,” ujar orang dekat bupati yang mengaku sempat memperlancar penandatanganan SPPR oleh Bupati terhadap 5 hektar lahan yang diajukan.

Namun pekerjaan pengerukan rupiah  dan dolar yang dijembataninya tak selalu berjalan lancar. Tak jarang pekerjaannya itu di cross cek kembali oleh orang lain suruhan Bupati.

Kasus SPPR di Karawang sempat mencuat jadi sorotan sejumlah media lokal di akhir tahun 2013. Itu lantaran bupati tak menandatangani puluhan SPPR yang sudah diajukan pengusaha.  Padahal semua persyaratan dan prosedur sudah dipenuhi.

Prosedur yang ditempuh para investor itu  diproses  Bapeda paling lama 14 hari. Setelah itu dilakukan  kajian dan ekspose kemudian dikirim meja bupati. Bapeda sebagai lembaga teknis yang mengurusi izin SPPR, seperti dikatakan salah seorang pejabat di lingkungan Bappeda Karawang yang minta dirahasiakan identitasnya, kadang banyak dikeluhkan oleh para investor yang mengajukan izin SPPR.

Hal itu akibat tidak adanya kepastian waktu yang bisa diberikan Bappeda kepada para investor kapan izin SPPR tersebut diterbitkan. Karena menurutnya, Bapeda hanya akan mengeluarkan atau menandatangani izin SPPR tersebut, jika sudah turun disposisi dari bupati.

Saat itu, Bupati Karawang Ade Swara sempat  bersuara. Dia mengambil solusi dengan meminta agar pengusaha datang langsung menghadap dirinya, jika memang ingin SPPR tersebut segera dikeluarkan.

“Pengusaha yang megajukan permohonan jangan hanya cukup dengan menyuruh orang saja. Jadi saya bisa menentukan ya atau tidak. Walaupun aturannya jelas, sebetulnya tidak semudah itu. Kita ingin ketika SPPR  ditandatangani oleh saya hasilnya bagus,” ungkap Bupati Ade Swara, Jumat (21/6/14).

Ade Swara juga sempat menyangkal, jika dalam persetujuan SPPR dirinya lebih mendengarkan orang-orang yang dekat dengan dirinya.  Bahkan terkait oknum yang mengatas namakan dirinya dan mendatangi beberapa investor yang hendak mengurus izin SPPR, dirinya mengaku sudah mendapatkan informasi. Namun ia menyangkal jika oknum-oknum tersebut adalah orang-orang yang disuruhnya untuk mengeksekusi para investor.

“Ada orang yang menjual nama saya dan istri saya,” ujarnya, kala itu.

Ade Swara bisa saja merasa ada orang yang memanfaatkan dia dan istrinya. Namun fakta berbicara lain.  Jumat (18/7/14), nyatanya sang istri yang tertangkap tangan KPK, bahkan bertempat di rumah dinas.

Teka-teki di balik enggannya bupati Karawang Ade Swara menandatangan disposisi SPPR terjawab sudah.  Gratifikasi yang diproses KPK tentu saja bukan hanya menyeret Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah saja, melainkan  seiring berjalannya proses penyidikan juga  akan menyeret pihak yang memperlancar berjalannya tindak kriminal tersebut. (ega).

 

Category: Karawang, SorotanTags:
No Response

Leave a reply "SPPR Karawang Berunjung Penjara"