Agar Arah Pembangunan Nasional Jelas, Maka GBHN Harus Di Susun Lagi

GBHN

JAKARTA, KTD – Penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada saat amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, ternyata kembali di bicarakan. Sebagian pengamat politik berharap pemerintahan yang akan datang harus dapat kembali menyusun GBHN.

Menurut pengamat politik bahwa GBHN masih sangat di perlukan agar pembangunan nasional akan lebih baik, terarah dan jelas. Artinya jika arah pembangunan jelas, dan terarah maka akan memudahkan bagi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

"Seharusnya pemerintahan yang akan datang dapat menyusun GBHN baru dengan kepemimpinan mereka. Sehingga, siapa pun presiden setelahnya bisa meneruskan apa yang telah dilakukan sebelumnya," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Rabu (6/8/2014) malam.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, pemerintahan mendatang juga harus fokus menangani masalah pendidikan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hak-hak warga untuk mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang layak harus terpenuhi.

"Kalau Pasal 31, 32, 33, dan 34 UUD 1945 bisa dipenuhi, Indonesia akan maju ke step berikutnya," jelasnya. (bbs)

Category: PolitikTags:
No Response

Leave a reply "Agar Arah Pembangunan Nasional Jelas, Maka GBHN Harus Di Susun Lagi"