Pertambangan Ilegal di Karawang Selatan akan Berlanjut ke Proses Hukum?

Wilayah salah satu perusahaan pertambangan ilegal di Desa Tamansari Pangkalan Karawang

Salah satu wilayah perusahaan pertambangan ilegal di Desa Tamansari Pangkalan Karawang. (Foto: Yuda Febrian)

Karawang, KTD-Terkait kasus pertambangan illegal batu kapur di kawasan karst Pangkalan, sejumlah pejabat dari berbagai instansi di Karawang dipanggil pejabat berwenang Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Selasa (12/8/14).

Pemanggilan itu sebagai buntut dari  hasil sidak (inspeksi mendadak) Wakil Gubernur Jawa Barat ke lokasi pertambangan batu kapur di kawasan karst Pangkalan dan pertemuan dengan wakil Bupati Karawang, pada hari Kamis (24/7). Juga setelah  mengadakan pertemuan dengan para penyidik Polda Jabar.  Hasilnya  hari Selasa besok akan mengadakan rapat koordinasi dengan para pihak terkait.

“Agenda rapatnya mendengarkan arahan dari Wagub, paparan hasil sidak dari kajian hukum, dampak lingkungan hidup penambangan karst, paparan status karst Pangkalan, status perizinan dan peta kawasan lindung geologi yang akan dipaparkan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat,serta rencana tindaklanjut,”  ujar Sekertaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Karawang Wawan Setiawan kepada karawangtoday.com.

Tambahnya, dalam surat tersebut Pemprov Jabar mengundang 6 Instansi Pemerintahan antara lain Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPLH, Kepala Disperindag, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan dan Peternakan, serta Kepala Satpol PP Karawang.

Sebelumnya, pada Rabu (16/7/14) Bupati H. Ade Swara akhirnya membuat surat rekomendasi  penutupan kegiatan pengambilan batu kapur di Kecamatan Pangkalan.Surat rekomendasi tersebut ditanda tangani oleh Bupati Karawang merupakan hasil telaahan dan kajian dari Dinas atau Instansi sebagai berikut :

  1. Penambangan batu kapur di Wilayah Kecamatan Pangkalan harus segera dilakukan penutupan berdasarkan telaahan dan kajian dari dinas/ instansi terkait antara lain:

1)      Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Nomor 522/1113/Hut tanggal 25 Juni 2014 perihal kajian aspek hukum penanganan pertambangan di Karawang Selatan, menyarankan agar penambangan tersebut ditutup karena melanggar undang- undang yang berlaku.

2)      Berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 540/490/BPLH tanggal 26 Juni 2014 perihal telaahan aspek hukum kegiatan pertambangan menyimpulkan kegiatan pertambangan yang ada di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Tegalwaru berada pada kawasan lindung geologi, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan dilakukan penanggulangan kerusakan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan.

3)      Berdasarkan Surat Kepala Bappeda Karawang Nomor 540/225/Pras- TR tanggal 22 Juni 2014 perihal telaahan Kawasan karst menyimpulkan bahwa kegiatan penambangan batu kapur secara illegal oleh perusahaan pertambangan yang saat ini terjadi melanggar undang- undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan ancaman sanksi pidana juga melanggar Perda Jawa Barat nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan kawasan lindung, perda Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2010- 2030 dan perda Kabupaten Karawang nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW kabupaten Karawang tahun 2011- 2031.

4)      Berdasarkan Surat Kepala BPMPT Nomor 503/766/VI/BPMPT tanggal 25 Juni 2014 perihal izin usaha pertambangan di Kecamatan Pangkalan, menyatakan bahwa BPMPT belum pernah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) bagi 10 perusahaan pertambangan di Kecamatan Pangkalan.

  1. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kepala Satpol PP Karawang dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait segera menghentikan kegiatan tanpa izin (illegal) pengambilan batu kapur yang terjadi di Wilayah Kecamatan Pangkalan.

Dari data yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Karawang, 10 perusahaan tersebut antara lain PT. Angkasa Jaya Karawang, CV. SAM, CV. Perak, CV. Barek, PT. DJU, Ko Hendra, PT. Central Loka Betawi, PT. Enggal Family dan PT. Brata Mandiri. (yfs)

Category: Hukrim, KarawangTags:
No Response

Leave a reply "Pertambangan Ilegal di Karawang Selatan akan Berlanjut ke Proses Hukum?"