Pengamat Politik : DKPP Wajar Menindak Tegas Komisioner KPU

KPU 2

JAKARTA, KTD- Putusan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) yang akan di bacakan hari ini, kamis (21/8/2014), beberapa pengamat politik memprediksi bahwa DKPP  akan menindak tegas komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena memang melanggar moral dan etika saat Pemilihan Presiden (Pilpres)  2014 lalu.
 
“Pelanggaran etika yang paling menonjol adalah pembongkaran  kotak suara yang dilakukan sebelum diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),“ ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Chairul Huda, Rabu (20/8/2014).
 
Menurutnya KPU pusat pasti tak bisa berkelit dari sanksi DKPP karena kesalahannya nyata.
 
Chairul mengatakan pembongkaran kotak suara oleh KPU itu tanpa dasar yang kuat dan tidak etis. Lagi pula menurut Chairul kotak suara itu bukan semata milik KPU tapi  milik seluruh komponen yang terlibat di Pemilu.
 
“Kotak suara itu milik KPU, Bawaslu, dua pasangan yang berlaga dalam Pilpres , aparat keamanan  dan lain-lain. Hakekatnya kotak suara adalah milik negara ,” jekas Chairul. 
 
KPU memerintahkan pembongkaran kotak suara  pada tgl 25 Juli berbekal surat edaran KPU no 1446. Itu mereka lakukan sesaat setelah tim Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Capres –Cawapres Prabowo Subianto- Hatta Rajasa mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke MK. 
 
Saat itu KPU berkeyakinan bahwa pembongkaran kotak suara yang meliputi 10 provinsi  sudah sesuai prosedur. KPU juga merasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua pasangan calon.
 
“Meski KPU berkilah bahwa pembukaan kotak suara itu karena untuk mendapat  barang bukti di persidangan, tapi tetap tak ada dasarnya. Tetap tidak etis,” tegas chairul. Tim Prabowo-Hatta menilai, pembongkaran kotak suara yang dilakukan KPU adalah satu indikator telah terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif pada pilpres 2014 ini.  (bbs)

Category: PolitikTags:
No Response

Leave a reply "Pengamat Politik : DKPP Wajar Menindak Tegas Komisioner KPU"