Pengamat Tata Negara: Revisi UU MD3, Tidak Mengabaikan Hak Anggota Menjadi Ketua DPR

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis

JAKARTA, KTD - Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2009, di nilai oleh pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis lebih demokratis. 

Dalam revisi UU MD3 disebutkan bahwa ketua DPR tidak otomatis dijabat oleh kader dari partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Menurut Margarito, hasil revisi UU MD3 tersebut berarti memberikan kesempatan bagi anggota yang tidak berasal dari partai pemenang pileg untuk menjadi Ketua DPR.

“Ini jauh lebih demokratis. Semua orang berhak menjadi ketua. Dengan (revisi) ini pula tidak mengabaikan atau menangguhkan hak anggota menjadi pemimpin (ketua),” katanya,

Dalam sidang paripurna pengesahan revisi UU MD3 pada 8 Juli 2014 anggota Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB malakukan walkout. Hal ini dilakukan karena pihak PDIP merasa hak mereka untuk merebut posisi ketua DPR dijegal. 

Dalam Pemilihan Legislatif 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai pemenang dengan perolehan 18,95 persen suara.  (bbs)

Category: PolitikTags:
No Response

Leave a reply "Pengamat Tata Negara: Revisi UU MD3, Tidak Mengabaikan Hak Anggota Menjadi Ketua DPR"