RUU Advokat Ditolak Ribuan Pengacara

0 1242

law

Jakarta, KTD- Tuding sarat  kepentingan politik dan campur tangan pemerintah, 7 organisasi pengacara dan Koalisi LSM menolak RUU Advokat yang sedang dibahas DPR. Mereka berasal dari Asosiasi Pengacara Syariah, Serikat Pengacara Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Ikadin, AAI, HAPI, dan Himpunan Konsultan Pasar Moda.

Menurut Ketua Serikat Pengacara Indonesia DKI Coki TN Sinambela, RUU Advokat yang dibahas di DPR saat ini sarat dengan kepentingan politik dan campur tangan pemerintah. Untuk itu, organisasi advokat dan Koalisi LSM siap turun ke jalan untuk mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU itu.

"RUU ini akan mengebiri independensi advokat melalui pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) yang anggota diusulkan oleh presiden dan dipilih DPR," kata Coki, Rabu (10/9/14).

Atas kondisi demikian, pihaknya menyatakan akan mengerahkan 000 advokat seluruh Jabodetabek untuk melakukan aksi damai menentang RUU tersebut.

Selain melakukan aksi di Jakarta, DPN Peradi bersama dengan LSM dan Oraganisasi Advokat diseluruh Indonesia juga melakukan aksi damai dan menyampaikan aspirasinya ke DPRD setempat untuk disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah.

"Ini bentuk penolakan terhadap campur tangan pemerintah. Kami tidak menginginkan ada UU yang menurunkan harkat dan martabat advokat, karena selama ini advokat itu penegak hukum," ujar coki.

Kemudian, kata Coki, RUU Advokat ini akan menyuburkan dan melahirkan advokat-advokat preman dan mafia kasus, karena dalam RUU ini disebutkan, boleh mendirikan organisasi advokat dan bisa menyelenggarakan perekrutan dan pendidikan advokat jika ada 35 orang untuk mendirikannya.

"Bayangkan, anggota Peradi saja 35 ribu orang, kalau 35 orang boleh mendirikan organisasi advokat, maka akan ada seribu organisasi advokat dan semuanya boleh mengangkat advokat," ujar dia.

Akibatnya, tidak ada kesamaan standar mutu advokat akibat tidak ada standar sama karena tidak terpusatnya di satu lembaga yang menetapkan satu standar dan kompetensi khusus untuk menjadi advokat.

Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPW APSI) DKI Jakarta, menyatkan penolakan rencana pengesahan RUU Advokat yang akan diketuk dalam Rapat Paripurna DPR pada 24 September 2014. Pasalnya RUU itu dibahas terburu-buru dan tanpa kehati-hatian dari para perumusnya.

"Selain itu juga ada kecenderungan konflik kepentingan dari beberapa perumus UU ini yang ngotot untuk mengetuk RUU ini menjadi UU karena keterlibatannya dalam organisasi Advokat tandingan Peradi," kata Wakil Ketua DPW APSI DKI Jakarta, Ridwan Darmawan.

Ridwan mengatakan RUU itu jelas akan menjadi UU yang paling aneh di dunia, karena organisasi profesi yang akan bergantung kepada negara, melalui pembentukan Dewan Advokat Nasional. Padahal ciri organisasi advokat di seluruh dunia adalah organisasi independen.

Mereka menilai, RUU itu juga akan merugikan para advokat muda yang telah lulus sejak 2012. Karena dalam Pasal Peralihan RUU Advokat Pasal 65 ayat 1 dinyatakan bahwa hanya advokat yang dilantik hingga tahun 2012 yang diakui sebagai advokat.

"Jadi otomatis advokat muda yang telah susah payah mengikuti proses pelatihan, ujian, magang dan dilantik menjadi advokat, akan dianulir dan harus mengikuti proses-proses dari awal untuk menjadi advokat," kata Ridwan (bbs)

 

Category: HukrimTags:
No Response

Leave a reply "RUU Advokat Ditolak Ribuan Pengacara"