Adanya DPR Tandingan Berarti Menghancurkan Tatanan Hukum Yang Berlaku

dpr tandingan

JAKARTA, KTD - Mungkin hanya di republik ini saja yang mempunyai dualisme kepemimpinan lembaga legislatif, hal ini mencoreng sistem tata negara di indonesia dan mencoreng sisitim demokrasi di negeri ini.

Dengan adanya DPR tandingan tersebut, ini menandakan bahwa para anggota legislatif tidak faham bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi. Seharusnya ketika ada hal yang tidak sepakat, maka penyelesaiannya melalui melanisme musyawarah mufakat.

Sementara itu pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Prof Maswadi Rauf mengatakan, terjadinya dualisme di tubuh DPR, semakin menunjukkan kesan adanya kepentingan kelompok tertentu untuk menghancurkan pemerintahan dan tatanan hukum yang berlaku.

“Saya melihat ini mencerminkan demokrasi yang kebablasan. Analisa saya, seperti ada keinginan kelompok tertentu dengan maksud dan tujuan yang tidak kita ketahui secara jelas,” ujar Maswadi, di Jakarta, Rabu (5/11/2014) .

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa dengan adanya DPR tandingan, akan memberikan pengalaman buruk bagi Indonesia dalam membentuk sistem pemerintahan. Padahal, lanjutnya, Indonesia dikenal sebagai negara pemegang demokrasi terbaik di Asia bahkan dunia.

“Ini pengalaman paling buruk, kejadian yang belum pernah terjadi dan paling aneh,” ujarnya.

Menurutnya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus mengakui DPR dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) telah memiliki keabsahan secara hukum karena terbentuk melalui sistem voting yang sudah disepakati antar golongan.

“Mereka (KIH) harus mengakui bahwa ada partai yang menduduki parlemen itu adalah mayoritas. KIH harus legowo dan harus lebih terampil lagi dalam mengumpulkan partai yang minoritas dalam membuat aturan agar didengar pimpinan,” pungkasnya. (bbs)

Category: PolitikTags:
No Response

Leave a reply "Adanya DPR Tandingan Berarti Menghancurkan Tatanan Hukum Yang Berlaku"