Cemari Sungai Cibeet Pengelola Limbah B3 Ilegal Dipanggil BPLH Karawang

Tim Wasdal BPLH bersama Tipidter Polres Karawang saat melakukan sidak adanya pencemaran limbah B3 ke Sungai Cibeet pada Selasa 20 Maret 2014 di Desa Mulyajaya.
Tim Wasdal BPLH bersama Tipidter Polres Karawang saat melakukan sidak adanya pencemaran limbah B3 ke Sungai Cibeet, Selasa (20/5/14) di Desa Mulyajaya.

Karawang, KTD– Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Karawang memanggil pihak pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diduga mencemari sungai Cibeet, Jum’at (30/5/14). Pemanggilan itu, terkait temuan Tim saat inspeksi mendadak (sidak) BPLH  Karawang dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Karawang Selasa (20/5/14) di Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat.

Dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh Tim Pengawasan Dampak Lingkungan (Wasdal) BPLH, Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) , Tipidter Polres Karawang, pihak Kecamatan Telukjambe Barat, Badan Pengawas Desa (BPD) Mulyajaya, pihak pengelolah limbah, dan Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (ForkadasC+) .

Disampaikan Kepala Wasdal BPLH Neneng Junengsih,  saat pihaknya sidak, ditemukan pelanggaran lingkungan yang mencemari sungai Cibeet. Pihak pengelolah tidak memiliki izin dan prasarana pengelolaan yang baik.

“Limbah tersebut berjenis Furnace Slag atau bekas peleburan timah, dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 merupakan jenis limbaoh B3,” ujarnya pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Aula BPLH Karawang.

Sementara itu dari pihak pengelolah limbah ilegal yang diwakili oleh Noer Iskandar F mengatakan, mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Atas kondisi demikian dirinya meminta maaf, sekaligus minta arahan dari BPLH Karawang, terkait usaha yang dilakukan pihaknya.

“Ya, kita meminta arahan dari BPLH Kabupaten Karawang seperti apanya nanti,” ujarnya.

Dalam putusan hasil pertemuan itu dihasilkan 5 poin. Poin pertama; kegiatan pengelolaan limbah B3 harus dihentikan sampai pihak pengelola mendapat izin. Kedua pihak pengelola harus melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar, dengan melakukan pembersihan atau clean up area yang terkontaminasi limbah B3.

Kemudian ketiga; pihak pengelola harus menyerahkan limbah B3 dan tanah yang terkontaminasi kepada pemanfaat berizin dan keempat penghentian kegiatan dan pembersihan atau clean up sejak berita acara ini dibuat.

Pada poin kelima; jika penanggung jawab tidak melaksanakan poin 1 sampai 4 tidak digubris, maka BPLH akan menyerahkan penanganan pencemaran kepada pihak Polres Kabupaten Karawang untuk diproses secara hukum.

“Saya harap mereka mengerti dan mematuhi aturan yang telah dibuat. BPLH tidak pernah untuk melarang mereka untuk mendirikan usaha, tetapi aturan yang ada harus dipatuhi,” pungkas Neneng. (yfs).

Related posts

Leave a Comment