Mengganti Uang Kembalian dengan Permen Bisa Didenda Lima Miliar

Anda pernah berbelanja di minimarket atau supermarket lalu mendapat permen sebagai pengganti uang ‘receh’ kembalian? Berdasarkan undang-undang, pedagang yang melakukan praktik tersebut terancam pidana denda lima miliar rupiah dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun.
Hal ini di keluhkan Panji (35) menanggapi belakangan ini akan maraknya minimarket atau supermarket yang masih menggunakan permen sebagai pengganti kembalian uang receh. Hal ini pun dialami Panji ketika berbelanja di salah satu minimarket tempat dirinya berbelanja.

“Pedagang atau siapapun harus memahami aturan ini dengan baik, jangan sampai melakukan pelanggaran. Masyarakat berhak melapor kepada polisi bila mengalami kejadian seperti ini. Uang rupiah adalah alat tukar yang resmi, tak bisa diganti-ganti,” ungkapnya .

Dijelaskan Panji, dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.
uang receh

Kemudian, lanjutnya, Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang juga menyebutkan, setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

“Bila ada laporan kasus seperti ini maka kepolisian dan Bank Indonesia akan saling berkoordinasi dalam proses hukum tersebut. Namun selama ini tak pernah ada pelaporan terkait kasus ini, padahal sudah ada aturannya, apa mungkin masyarakat tidak mengetahui,” bebernya.

Selain itu, mengganti uang dengan permen juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar.
“Saya harap baik dari dinas perdagangan ataupun dari pihak lembaga pelindungan konsumen agar menyoroti permasalahan ini, karena sudah ada aturannya. Kemudian masyarakat atau pengusaha tidak di biasakan untuk melakukan kebiasaan buruk tersebut,” pungkasnya. (may)

Related posts

Leave a Comment