Begini Penjelasan Dewan Pers atas Maklumat Kapolri Soal Pelarangan Konten FPI

Karawang, KTD- Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan telah mengonfirmasi soal Maklumat Kapolri langsung ke Polri pasca dikeluarkanya maklumat kapolri terkait larangan penyebarluasan konten terkait Front Pembela Islam (FPI). Isi maklumat ini sontak menuai protes dari Komunitas Pers.

“Dewan Pers sudah rapat, intinya kemarin begitu keluar maklumat, saya komunikasi dengan Polri, dengan Pak Argo. Istilahnya, clearing begitu. Apa tafsirnya Pasal 2d itu? Apakah masyarakat di situ termasuk insan jurnalis? Karena kawan-kawan ini pada cemas, enggak nyaman. Terus beliau menjawab, tidak termasuk prof. Tidak termasuk jurnalis,” tutur Nuh saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (2/1/2021) siang.

Nuh menegaskan, sesuai penjelasan pihak Polri, insan jurnalis tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Pers. Namun, dia meminta Polri dapat meratakan pengertian Maklumat Kapolri tersebut hingga ke kepolisian di daerah-daerah.

“Ini harus bisa simetrik dengan polisi di daerah-daerah. Jangan sampai di mabes begitu tafsirnya, di daerah tidak sampai. Selama insan pers dapat melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-Undang, saya kira oke,” jelas Nuh.

Dewan Pers, imbuh dia, tetap berkomitmen kemerdekaan pers itu hal yang mutlak dan insan jurnalis juga tetap harus patuh dengan kode etik jurnalistik. Dan siapa pun harus mengikuti aturan undang-undang tersebut, termasuk Polri.

“Karena ini sesuai Undang-Undang, maka tidak hanya insan pers, tapi negara juga. Karena amanah Undang-Undang,” kata Nuh soal maklumat Kapolri. (red/liputan6)

Related posts

Leave a Comment