Resmi! Karawang Berlakukan PPKM Darurat, Ada Sanksi Tegas untuk Para Pelanggar

Karawang, KTD – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tanggal 3-20 Juli 2021.

Penetapan PPKM Darurat di Kabupaten Karawang dimulai dalam apel kesiapan pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (3/7/2021) pagi di Halaman Makodim.

Apel kesiapan PPKM Darurat dipimpin langsung Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana  didampingi Kapolres AKBP Rama Samtama Putra dan Dandim 0604 Karawang Letkol Inf Medi Hariyo Wibowo.

PPKM Darurat merupakan perintah pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15/2021 tentang penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali dan ditindaklanjuti dengah Surat Edaran (SE) Bupati Karawang Nomor 443/Kep.365-Huk/2021.

Bupati menjelaskan penerapan PPKM Darurat merupakan salah satu upaya pemerintah, khususnya Pemkab Karawang, untuk menekan laju sebaran Covid-19 yang lonjakanya cukup tinggi.

“Ini bukan keinginan kami semata, tetapi ini adalah instruksi dari pusat. Sebuah keputusan yang memang harus dilaksanakan untuk kebaikan bersama, masyarakat kita,” kata Bupati.

Sementara Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra menegaskan pihaknya akan memberi sanksi bagi para pelanggar. Sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker atau melanggar aturan yang ditentukan. Dalam hal ini pihaknya akan bersinergis untuk memberlakukan operasi yustisi dengan sidang di tempat.

“Itu bisa dilakukan penegakan hukum dengan tindak pidana ringan artinya berita acara pemeriksaan cepat di mana nanti juga akan kita sudah koordinasi dengan teman-teman di PN dengan Kejaksaan,”ujarnya.

Selain itu, sejumlah sanksi akan diberlakukan bagi pelanggar PPKM Darurat sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2001 sebagaimana perubahan dan nomor 13 tahun 2018

“Ini Perda provinsi Jawa Barat ya terkait dengan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat di mana di dalam aturan Perda itu ada denda-denda ada sanksi sanksi terhadap pelanggar terkait dengan protokol kesehatan,”katanya
Selanjutnya, pada PPKM Darurat akan dilakukan penyekatan di enam titik pintu masuk dan keluar Kabupaten Karawang untuk menekan angka penularan Covid-19.

“Kita membentuk penyekatan 6 titik ya khususnya di perbatasan pintu masuk wilayah Karawang mulai dari Balonggandu kemudian dua akses tol Karawang Barat dan Karawang Timur kemudian Tanjungpura, Pabayuran Rengasdengklok dan juga Batujaya,”kata Kapolres.

Dikatakannya, masing-masing pos penyekatan akan diisi sinergitas 15  personil satu kali jaga dari instansi TNI dan Polri, Pol PP,Dinas Perhubungan, Damkar, Dinkes. Penyekatan merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi mobilitas warga yang akan diberlakukan 24 jam selama dua minggu ke depan.

“Nanti yang melintas atau pelaku perjalanan sesuai dengan yang diatur dalam instruksi Mendagri harus menunjukkan surat kartu vaksin ataupun bebas Covid-19 dan tes antigen,”katanya. (red)

Related posts

Leave a Comment