BPJAMSOSTEK Karawang Kenalkan Program Terbaru (JKP) kepada Seluruh Perusahaan Aktif

Karawang, KTD – BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Karawang melakukan kegiatan sosial dengan mengenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) kepada seluruh perusahaan atau badan usaha aktif dan stakeholder melalui webinar JKP.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karawang, Novias Dewo Santoso menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengedukasi para peserta tentang program tersebut dimana BPJAMSOSTEK Cabang Karawang secara masif telah dan akan terus melakukan sosialisasi.

Novias menjelaskan sebagai Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenegakerjaan, BPJAMSOSTEK telah memiliki program baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Peserta tidak akan dikenakan iuran tambahan untuk tergabung ke dalam program itu karena sumber dana berasal dari subsidi pemerintah dan rekomposisi iuran program lainnya.
JKP sendiri merupakan program kelima dari BPJAMSOSTEK setelah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

“JKP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” kata Dewo.

Ia melanjutkan, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan syarat, peserta aktif membayar iuran sebanyak 12 kali dalam 24 bulan terakhir dan pembayaran 6 bulan di antaranya dilakukan secara berturut-turut, sebelum terjadi PHK, secara usia juga, penerima manfaat ini harus di bawah 54 tahun dan selain itu, pekerja pun harus bersedia bekerja kembali setelah terkena PHK.

Dewo menambahkan bahwa manfaat JKP akan diberikan dalam tiga bentuk manfaat, Uang Tunai, Akses Informasi Pasar Kerja dan Pelatihan Kerja.

“Manfaat uang tunai diberikan paling banyak enam bulan, yang diberikan setiap bulan terbagi atas 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya. Sedangkan manfaat dalam bentuk Akses Informasi Pasar Kerja berupa informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan (Asesmen diri dan konseling karir) yang dilakukan oleh petugas pengantar kerja secara tatap muka dan atau melalui Sisnaker. Lalu manfaat dalam bentuk Pelatihan Kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi yang dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang dilakukan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang telah terdaftar dan terverifikasi di Sisnaker” beber Dewo.

Masih dikatakan Dewo, manfaat JKP diberikan maksimal hingga tiga kali dengan jangka waktu minimal 10 Tahun, yakni pada saat setelah pengajuan JKP dan memenuhi syarat kepesertaan, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan lima tahun setelah manfaat kedua.

Syarat tambahannya, pekerja/buruh terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK pada perusahaan/badan usaha yang skala usaha besar dan menengah harus mengikuti program JHT, JKK, JKM, dan JP dari BPJS Ketenagakerjaan serta program JKN dari BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk skala usaha kecil dan mikro sekurang-kurangnya ikut program JHT, JKK, dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan serta program JKN dari BPJS Kesehatan.
Oleh karenanya, pekerja/buruh harus memastikan agar upah yang dilaporkan ke BPJAMSOSTEK oleh perusahaan/badan usaha adalah sesuai dengan kenyataan yang diterima dan perusahaan/badan usaha telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sesuai skala usahanya.

“Pemberian manfaat JKP akan dikecualikan bagi peserta BPJAMSOSTEK jika berhenti bekerja karena mengundurkan diri. Selain itu, pengecualian pun berlaku jika peserta berhenti bekerja, karena berakhir kontrak, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia” tutup Dewo.

Sementara itu, Muhammad Sulaiman Nasution selaku Pejabat pengganti sementara (Pps). mewakili Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Karawang dalam membuka kegiatan acara tersebut mengatakan dukungan dari pemberi kerja / badan usaha sangat diperlukan untuk mensukseskan program JKP ini.

“Kami minta kepada pemberi kerja atau badan usaha agar mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya sesuai dengan ketentuan dengan mengikuti program BPJAMSOSTEK berdasarkan klasifikasi skala usahanya serta pelaporan upah yang sebenarnya agar seluruh pekerja terlindungi dan mendapatkan haknya di dalam jaminan social secara tepat manfaatnya, karena perlindungan menjadi sangat penting pada masa pandemic Covid-19 ini ” ujar Sulaiman.

”Kami, Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Karawang, akan terus mengenalkan program JKP ini kepada para peserta serta stakeholder baik secara daring atau luring dan melalui media informasi spanduk, banner dilingkungan kantor cabang.”tambahnya. (red)

Related posts

Leave a Comment