Pemkab Sosialisasikan Perbup Nomor 12 Tahun 2022, Berikut Syarat Pengurangan Pajak PBB-P2 bagi Para Petani

Karawang, KTD – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mensosialisasikan Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan bagi Objek Pajak Sawah.

Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengungkapkan hingga kini Karawang masih memiliki 94.000 hektar lahan teknis. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu yang berpredikat sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Barat, maka Karawang masih memiliki harapan mempertahankan predikat sebagai lumbung padi nasional.

“Untuk itu kami membuat regulasi yang berpihak kepada para petani kita dengan tujuan mereka tetap bersemangat dan menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sehingga kita benar benar bisa mempertahankan Karawang sebagai lumbung padi nasional,” ungkap Bupati usai acara, Selasa (7/6/2022) siang.

Bupati menguraikan sejumlah persoalan yang dihadapi petani di lapangan seperti mulai kenaikan harga gabah sampai kekeringan sawah. Untuk itu, ia mengaku telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk memetakan wilayah mana saja yang diserang hama atau yang mengalami kekeringan.

“Semua sudah diverifikasi dan identifikasi untuk diberikan bantuan. Keinginan kita hanya bagaimana bidang pertanian bisa punya hasil dan bisa bertahan,”ucapnya.

Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Aang Rahmatullah menyampaikan stimulus hingga 100 persen, khusus untuk warga masyarakat Petani Karawang bisa didapatkan. Keringanan ini diberikan untuk Objek Pajak Sawah (Petani Karawang, Red) yang memiliki luas lahan (Bumi) secara akumulatif kurang dari atau sama dengan 10.000 m2 per Wajib Pajak. Dengan besaran NJOP bumi Rp. 27.000 sampai Rp. 82.000 per meter persegi.

“Untuk mendapatkan pengurangan PBB P2 ini, masyarakat Petani Karawang bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bapenda Kabupaten Karawang, paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Wajib Pajak,” ujarnya.

Berikut persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pengurangan PBB P2 sebagaimana yang dimaksud,

a. Fotocopy kartu tanda penduduk dengan alamat domisili di Daerah Kabupaten Karawang;
b. Asli Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun berjalan;
c. Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak lain);
d. Fotocopy buki kepemilikan / peralihan hak;
e. Surat keterangan ahli waris (apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan permohonan diajukan oleh ahli waris wajib pajak);
f. Surat pernyataan permohonan diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta Camat setempat;
g. Foto objek Pajak Sawah terbaru diketahui Penyuluh Pertanian dab Lurah/Kepala Desa Camat setempat;
h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Batas waktu permohonan pengurangan PBB- P2 ini paling lama 3 bulan, namun dikecualikan apabila kemudian wajib pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut, tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya,” ujarnya menjelaskan. (red)

Related posts

Leave a Comment