pasar

Karawang,KTD- Anggota Komisi A DPRD Karawang, Ahmad Rifai menyatakan, perlu ada pembenahan total pasar-pasar yang ada di Karawang, terutama pasar besar seperti di Rengasdengklok, Kosambi, Cikampek dan Pasar Baru Karawang. Pasar tersebut harus ditata agar tidak semerawut, termasuk menata Pedagang Kaki Lima (PKL).

Itu diucapkannya usai kunjungan kerja ke Kota Surabaya mengenai tata PKL. Menurutnya, PKL harus dikelola penuh oleh pemerintah, yaitu dengan menyediakan tanah khusus bagi PKL, sehingga tidak ada PKL yang jualan di trotoar jalan.

“Kita bisa melakukan penataan sesuai prioritas, diantaranya pasar-pasar besar agar tidak semerawut dengan menempatkan PKL pada lahan yang telah disiapkan Pemda Karawang,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Dia juga mencontohkan kota Surabaya yang sukses membuat perda tentang PKL. “Kita melihat disana itu para PKL dapat tempat relokasi yang baik, tidak perlu mereka itu takut dirazia oleh petugas, semoga dapat diaplikasikan di Karawang,” bebernya.

Pada Sebelumnya dijelaskan pula  Panitia Khusus (Pansus) Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kali Lima (PKL) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menargetkan terbentuknya sentral lokasi pemusatan bagi PKL pada tahun 2016. Sentral lokasi tersebut direncanakan di beberapa titik Karawang Kota, juga akan dibangun di Rengasdengklok dan Cikampek.

“Setelah melakukan studi banding ke Surabaya, kami akan segera hearing kepada Paguyuban PKL dan Dinas Koperasi dan UMKM. Langkah pertama yang akan kami lakukan, melakukan pendataan terhadap jumlah PKL di Karawang. Biar nantinya kebutuhan sentra lokasinya bisa segera dapat ditentukan,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan anggota Pansus ke Surabaya sangatlah tepat. Pasalnya, Kota Surabaya sejak tahun 2003 telah melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga saat ini sangat rapih, tertib dan nyaman.

Selain itu, kata dia, paguyuban PKL juga mampu melakukan pengelolaan anggotanya, sehingga adanya persoalan yang timbul bisa terselesaikan.  Dikatakan dia, untuk pengadaan lokasi pemusatan PKL tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggunakan tanah asset Pemkot. “Sedangkan untuk daerah tertentu yang dipandang perlu dibangun sentra PKL tetapi tidak ada tanah asset Pemkot,” ungkapnya. Pihaknya menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya membeli tanah dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi sejak 12 tahun yang lalu, saat ini sudah ada 52 titik sentra PKL. Anggaran untuk membangun dan termasuk pembelian tanah semuanya adalah Rp 50 milyar. Kalau sudah jadi, nantinya PKL tidak dipungut biaya beli kios. Tarif retribusinya pun cukup ringan, tapi tentunya terus simultan. Perbulan hanya Rp 6 ribu,” ungkapnya

Rifa’I berharap, Pemda Kabupaten Karawang harus terus berfikir keras untuk merealisasikan sentra lokasi bagi PKL. Mengingat, kondisi saat ini, keberadaan PKL khususnya di Karawang dan kecamatan lain mulai tidak terkondisikan lokasinya dengan baik, begitu pun dengan asset daerahnya. Pemda Kabupaten Karawang secepatnya memikirkan titik-titik lokasi yang dapat mendukung upaya sentralisasi penempatan bagi PKL. Pasalnya, lokasi yang saat ini ditempati PKL, jauh dari ketertiban, keindahan dan kenyamanan, termasuk rawan menimbulkan kemacetan lalu lintas.(may).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here