Menpan RB dan Wagub Jabar Jadi Saksi Nikah di MPP, Kok Bisa?

Karawang, KTD – Ada momen unik yang terjadi pada peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) , Selasa (14/9/2021) siang kemarin oleh Menteri PANRB Tjahyo Kumolo yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum. Usai membubuhkan tanda tangan, Menpan RB beserta Wagub Jabar didampingi Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana meninjau seluruh stan MPP. Namun di hari yang sama, telah siap dua pasangan calon pengantin yang hendak menikah di balai nikah MPP. Ibarat peribahasa sekali mendayung tiga pulau terlampaui, Menpan dan Wagub Jabar langsung didaulat menjadi saksi nikah kedua…

Hilman Hidayat Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua PWI Jabar

Karawang, KTD – Hilman Hidayat terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2021-2026 pada Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jawa Barat, belum lama ini. Pada Konferprov tersebut, terpilih juga Oland PH Sibarani sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pengurus PWI Jabar. Olan terpilih setelah meraih suara lebih banyak dibanding calon lainnya, Dedy Suhaeri. Konferprov kali ini mengambil tema “Pers Merdeka Wartawan Kompeten”. Konferprov PWI Jawa Barat digelar secara hybrid dengan memanfaatkan teknologi agar kegiatan bisa diikuti oleh para pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara jarak jauh. Acara…

Larangan Soal Mudik Dinilai Ampuh, Kemenhub Catat Angka Pemudik Turun Mencapai 7 Persen

Karawang, KTD – Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik pada Idul Fitri 2021. Meski begitu, survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat masih ada 7% responden yang ingin mudik. “Sejauh ini sudah tinggal 7% warga negara kita yang tetap akan mudik, dari posisi semula 33% apabila mudik tidak dilarang,” kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (26/4). Setelah ada larangan mudik, ada 11% responden yang berencana mudik. Namun, angka tersebut kiniturun menjadi 7% usai Jokowi menyampaikan tujuan larangan mudik…

Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non ASN, APEKSI Dukung BPJS Ketenagakerjaan

Karawang, KTD – Disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN. Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya…

Mentan Syahrul : Karawang Terbaik Kedua Pengelolaan Pertanian di Indonesia

Karawang, KTD – Menteri Pertanian (Mentan) H. Syahrul Yasin Limpo melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka panen raya di Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Jumat (2/3/2021) siang. Menteri dan rombongan didampingi oleh Bupati Cellica, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi dan segenap forkopimda Kabupaten Karawang. Mentan Syahrul mengatakan kedatanganya ke Karawang untuk memastikan produktivitas padi tidak terganggu secara nasional. Kalau beras sedang tinggi pasti harga menjadi dinamis. Kalo besok beras ada, harga akan melambung tinggi. Disinilah tugas kami untuk melakukan strategi dinamisasi dan stabitilasi. Harga beras bisa stabil…

Begini Penjelasan Dewan Pers atas Maklumat Kapolri Soal Pelarangan Konten FPI

Karawang, KTD- Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan telah mengonfirmasi soal Maklumat Kapolri langsung ke Polri pasca dikeluarkanya maklumat kapolri terkait larangan penyebarluasan konten terkait Front Pembela Islam (FPI). Isi maklumat ini sontak menuai protes dari Komunitas Pers. “Dewan Pers sudah rapat, intinya kemarin begitu keluar maklumat, saya komunikasi dengan Polri, dengan Pak Argo. Istilahnya, clearing begitu. Apa tafsirnya Pasal 2d itu? Apakah masyarakat di situ termasuk insan jurnalis? Karena kawan-kawan ini pada cemas, enggak nyaman. Terus beliau menjawab, tidak termasuk prof. Tidak termasuk jurnalis,” tutur Nuh saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (2/1/2021) siang. Nuh menegaskan,…